Baca Juga :

• Resmi Dilantik, GP Ansor Banyuwangi Siap Tancap Gas Jalankan Program Patriot Ketahanan Pangan
• Anggota Komisi VII DPR RI Dorong Pemerintah Garap Transportasi Publik dan Logistik Secara Merata
• Tak Biasa, Damkarmat Evakuasi Induk Ayam dan 5 Anaknya dari Plafon Rumah Warga Banyuwangi
• Menuju Panggung Gandrung Sewu 2025, Ribuan Penari Ikuti Seleksi Ketat
• Banyuwangi Rilis 8 Inovasi Wisata dan Budaya Berbasis Teknologi Digital

Diungkapkan Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB Cahyono Tri Birowo, ada sejumlah indikator mengapa lintas kementerian menyepakati Banyuwangi yang langsung ditunjuk sebagai piloting digitalisasi bansos ini. 

“Di antaranya adalah kesiapan Banyuwangi yang dapat dilihat dari rekam jejak proses transformasi digital pemerintahannya selama ini, termasuk indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang sangat baik, serta komitmen pemimpin daerahnya yang tinggi,” ungkap Cahyono yang memimpin kunjungan tim digitalisasi bansos tersebut.

Digitalisasi Bansos tersebut, jelas Cahyono, merupakan ikhtiar pemerintah untuk membangun Digital Public Infrastruktur (DPI). Data digital yang akan diolah meliputi identitas kependudukan digital, data biometrik untuk autentikasi, dan SPLP sebagai data exchange platform. 

“Melalui portal ini, masyarakat dapat mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara mandiri dan aman. Data yang akan kita gunakan adalah lintas kementerian dan lembaga, berbagi data lintas sektor,” terang Cahyono.

Ditambahkan Principal Expert Government Technology DEN Rahmat Danu Andika bahwa tahun ini pemerintah akan memulai penargetan parlinsos. Masyarakat nantinya bisa mengakses langsung untuk mendapatkan bantuan dengan autentikasi yang reliable. Permintaan bantuan yang masuk akan diolah dengan sistem seleksi yang dapat mengotomasi proses seleksi dan transparan bagi masyarakat. 

“Harapan kami, dengan portal ini nantinya tidak ada lagi cerita bansos salah sasaran dan tidak tepat guna. Untuk itulah, di piloting ini kita sangat membutuhkan keterbukaan pemikiran kepala daerah dan juga semangat bersama untuk mencoba cara baru. Banyuwangi yang sangat pas untuk memulai project ini," ungkap Rahmat. 

Bansos Digital ini ditargetkan akan dilaksanakan pada September mendatang. Sasaran bantuan yang akan disalurkan terlebih dahulu adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Jika ini sukses, maka sasaran dan cakupannya akan lebih diperluas,” terangnya.

Bupati Ipuk menyambut optimis penunjukkan dari pemerintah pusat tersebut. Pemkab Banyuwangi akan berpartisipasi aktif untuk mengawal realisasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo itu. “Prinsipnya, kami siap untuk berkolaborasi demi mewujudkan kemaslahatan rakyat,” tegas Ipuk.

Ipuk juga mengapresiasi langkah digitalisasi yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut. Menurutnya, hal ini akan meningkatkan efektivitas dan dampak nyata atas berbagai program bantuan sosial yang selama ini telah bergulir.

“Dari konsep yang dipaparkan tadi, kami punya harapan besar, berbagai bantuan yang digulirkan pemerintah akan memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat. Dengan tepat sasaran, warga yang dapat bantuan dapat berdaya dan menjadi sejahtera,” jelasnya. (humas/kab/bwi)