(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Pemkab Banyuwangi terus mendorong penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melibatkan para dokter, perawat, hingga para bidan dalam penanganannya.
“Sama seperti dengan penanganan stunting, upaya penurunan AKI dan AKB tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam penanganannya, baik medis maupun paramedis,” kata Bupati Ipuk, Jumat (27/4/2023).
Bupati Ipuk telah menggelar rapat
koordinasi percepatan penurunan AKI dan AKB, Kamis (27/4/2023). Rakor yang
digelar secara hybrid dari Pendopo Sabha Swagata Blambangan itu diikuti
direktur RS pemerintah/swasta, kepala puskesmas, dokter, bidan, serta dokter
spesialis Obgyn (SpOG), dan dokter spesialis anak (SpA) se-Banyuwangi.
Pada 2022, terdapat 25 kasus
kematian ibu dan 134 kasus kematian bayi. Inilah yang memicu Pemkab Banyuwangi
untuk berkomitmen menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayahnya.
“Ini PR yang harus kita keroyok
secara bersama. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Mari kita samakan
persepsi dan menyatukan langkah untuk meningkatkan jejaring, kecepatan, dan
kualitas pelayanan kesehatan untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB di Banyuwangi,”
kata Ipuk.
Bagi Ipuk, penguatan jejaring
antar fasilitas layanan kesehatan sangatlah penting guna mewujudkan layanan
kesehatan terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga masyarakat bisa
terlayani dengan baik.
Dari hulu, kata Ipuk, puskesmas
sebagai fasilitas layanan dasar bertugas melakukan pelayanan promotif dan
preventif. Sementara di hilir, rumah sakit sebagai penerima layanan rujukan
bertanggung jawab pada layanan kuratif dan rehabilitatif.
Sebagai langkah promotif dan
preventif, Ipuk meminta puskesmas melakukan deteksi dini dan pemantauan ibu dan
anak sejak pra nikah, setelah menikah, saat hamil, hingga pasca kelahiran.
Sementara untuk peningkatan SDM,
Ipuk meminta agar dokter Sp.OG dan Sp.A secara rutin membahas permasalahan
kesehatan ibu hamil dan bayi bersama puskesmas.
“Dokter obgyn dan anak, saya
minta lebih rutin sharing dengan bidan untuk mengatasi masalah-masalah di
lapangan. Apakah treatment yang selama ini kita lakukan sudah tepat atau ada
yang perlu dibenahi. Jejaring dan kolaborasi penting, sehingga pemicu AKI dan
AKB bisa dideteksi dan dicegah sejak dini,” kata Ipuk.
Dalam penanganan ini, pemkab juga
melibatkan dr. M. Nasir, Sp.OG (K), yang selama ini banyak menekuni masalah
kesehatan ibu hamil dan bayi. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul
Ulama Surabaya dilibatkan dalam upaya-upaya strategis pengurangan AKI/AKB.
“Yang penting diintervensi adalah kesehatan calon ibu, agar tumbuh kembang janin yang dikandungnya kelak bisa optimal. Misalnya pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil tidak bisa disamaratakan semua, harus melihat riwayat si ibu juga. Kesehatan ibu menjadi faktor penting dan utama untuk sama-sama kita tangani,” kata Nasir. (humas/kab/bwi)