Baca Juga :

• Pertama di Indonesia, Kemenko Pangan dan Pemkab Banyuwangi Bentuk Tim Tata Kelola Udang Berkelanjutan
• Menkop Ferry Juliantono Resmikan Koperasi Desa Merah putih di Banyuwangi
• Tim Gabungan Polisi dan Dishub Banyuwangi Lakukan Ramp Check Angkutan Umum Jelang Nataru
• Kecelakaan Beruntun Tiga Kendaraan di Jalan Raya Banyuwangi - Jember, Satu Orang Luka-luka
• Mulai 21 Desember, Bandara Banyuwangi Layani Penerbangan Langsung ke Lombok

“Alhamdulillah, dengan MoU ini akan koperasi merah putih bisa berkkembang lebih optimal karena ada arahan langsung dari Kemenkop,” imbuhnya.

MoU tersebut mencakup percepatan pembangunan fisik gerai serta pergudangan KDMP dan perluasan operasionalisasi usaha sesuai potensi desa di Banyuwangi.

Menkop Ferry menyebut kerja sama ini bertujuan menguatkan gerakan koperasi desa berbasis potensi lokal yang semakin berkembang.

“Saya kemarin telah meresmikan KDMP Tukang Kayu di Banyuwangi. Koperasinya bagus dan beberapa produk dibuat oleh usaha lokal setempat seperti kopi. Ini bagus dan bisa menjadi contoh,” ujarnya.

Ia menilai pola tersebut sejalan dengan semangat kemandirian yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi peluang besar bagi koperasi untuk memproduksi barang sendiri dan menjualnya secara mandiri.

Selain itu, Menkop mengatakan, penguatan KDMP harus dibarengi dengan pemenuhan infrastruktur dasar di tingkat desa. 

“Bila di Banyuwangi masih ada koperasi desanya yang kekurangan sarpras, Ibu Bupati bisa kirim datanya ke kami. Nanti kami bantu penuhi,” sambungnya.

Wamenkop Farida menambahkan, percepatan KDMP tidak hanya berbicara soal infrastruktur dan legalitas, tetapi juga penyelarasan visi dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, dukungan kepala daerah sangat penting agar implementasi kebijakan nasional dapat berjalan seragam di seluruh Indonesia.

“Kami senang dukungan kepala daerah seperti Banyuwangi yang pro aktif datang langsung ke kami untuk memperdalam dan bergerak bersama dalam percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

Bupati Ipuk menambahkan kembali, MoU menjadi landasan bagi Banyuwangi untuk mengembangkan KDMP sesuai arah kebijakan nasional. 

Banyuwangi memiliki 217 desa dan kelurahan yang seluruhnya menjadi lokasi pengembangan KDMP. Sehingga membutuhkan pendampingan dari Kementerian Koperasi untuk memastikan pelaksanaannya tetap terarah.

“Bagi kami KDMP ini menjadi sebuah hal baru bagi daerah, sehingga kami membutuhkan pendampingan agar KDMP di Banyuwangi sejalan dengan asta cita Bapak Presiden. Terima kasih Pak Menteri dan Bu Wamen Koperasi atas fasilitasinya,” ucap Ipuk. 

Arahan Menteri Koperasi, sambung Ipuk, menekankan pada penguatan KDMP bisa disesuaikan dengan potensi tiap desa. Banyuwangi memiliki wilayah sangat beragam, mulai dari pesisir, pegunungan, hutan, persawahan hingga kawasan perdagangan.

“Kementerian memberi panduan agar pengembangan KDMP mengikuti karakter desa masing-masing,” kata Ipuk. (*)