Baca Juga :

• Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah Masih Digodok DPRD Banyuwangi
• Raker Pansus DPRD Banyuwangi Soroti Pendirian KDMP hingga Jam Operasional Toko Kelontong
• Diversifikasi Bisnis Media 2027: Media Didorong Kembangkan Bisnis Berbasis Data, Langganan, dan Komunitas
• Kementerian Ekraf Sambut Baik Media Digital Masuk dalam Industri Kreatif
• Diskominfo Jatim: Semangat Wartawan Pejuang Sumpah Pemuda Relevan di Era AI

Dalam rapat kerja Pansus yang digelar pada awal Oktober 2026 lalu, wakil rakyat menyoroti berbagai hal, diantaranya terkait maraknya jaringan kabel telekomunikasi yang menempel pada tiang listrik hingga tampak semrawut dan merusak estetika ruang publik.

Berdasarkan masukan yang diperoleh dewan dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (PU CKPP) Banyuwangi, pemasangan jaringan kabel dan tiang internet wajib memiliki perizinan khusus.

"Ini yang akan ditertibkan kedepannya agar tidak memperburuk tata kota. Kita pastikan bahwa provider yang beroperasi betul-betul berizin dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi," tegasnya.

Selain infrastruktur digital, penanganan aktivitas sound horeg juga masuk dalam draft pembahasan Raperda Trantibum Linmas. Respons ini diambil guna menindaklanjuti maraknya keluhan masyarakat terkait gangguan ketentraman akibat dentuman suara berkekuatan tinggi.

"Terkait banyaknya keluhan masyarakat mengenai sound horeg, itu juga diatur dalam regulasi ini. Mudah-mudahan Perda yang dibahas dan disusun ini betul-betul bisa mengatasi seluruh permasalahan ketertiban di tengah masyarakat," jelas Gus Zaki.

Pansus DPRD Banyuwangi menargetkan proses finalisasi Raperda Trantibum Linmas dapat rampung pada akhir Oktober 2026, sehingga bisa segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada bulan November 2026 mendatang. (*)