Baca Juga :

• Gudang Kayu Bekas di Banyuwangi Ludes Terbakar, Polisi Lakukan Penyelidikan
• Pemeriksaan Kesehatan Gratis Klinik Firdaus Sasar Warga Kampunganyar
• Camat Pesanggaran Minta Warganya Memproteksi Diri dari Isu-isu Tak Benar
• Kalapas Banyuwangi Ajak Warga Binaan Terapkan Nilai Pancasila
• Bersyukur atas Sumber Air Melimpah, Masyarakat Osing Banyuwangi Gelar Tradisi Ithuk-ithukan

Hal itu disampaikan Kapolresta Banyuwangi Kombespol Deddy Foury Millewa beberapa waktu lalu usai membuka rapat koordinasi dan sosialisasi terkait penerbitan surat ijin keramaian dan surat pemberitahuan kegiatan kampanye pada Pemilu 2024.

Sebagai contoh, jika ijin yang diminta merupakan ijin keramaian untuk kegiatan warga, maka dalam kegiatan tersebut tak boleh diselipi dengan kegiatan yang mengandung unsur kampanye.

Begitu juga jika peserta pemilu meminta ijin kegiatan kampanye, maka dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jadi harus dipisahkan, mana yang kegiatan masyarakat dan mana yang kampanye. Jangan sampai terjadi tumpang tindih antara izin keramaian dan kampanye," tegas Deddy.

Hal tersebut menurutnya perlu diperjelas, sehingga nantinya ada perbedaan antara ijin keramaian dengan ijin untuk kegiatan pemilu.

"Tujuannya agar nanti tidak menimbulkan kegaduhan atau gesekan di masyarakat pada momen Pemilu 2024 mendatang," ujarnya.

Mengenai personel yang dipersiapkan untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi, kata Deddy, sementara ini hanya sebatas pengamanan biasa.

"Untuk personel masih belum ya, karena harinya masih jauh, masih kegiatan rutin seperti biasa," jelasnya.

Sekadar diketahui, masa kampanye pada gelaran Pemilu 2024, dimulai sejak tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang. (fat)