(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tingkat SD dan SMP di Banyuwangi telah dimulai. Pemkab Banyuwangi terus melakukan upaya jemput bola bagi pelajar kurang mampu untuk memastikan mereka meneruskan ke jenjang sekolah berikutnya.
Bahkan, mulai hari ini SMP negeri semakin masif jemput bola ke pelajar yang berpotensi putus sekolah.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani
kembali memimpin gerakan ini. Setelah sebelumnya di Kecamatan Muncar, Bupati
Ipuk memimpin gerakan jemput bola, dengan bertempat di SDN 4 Parijatah Wetan,
Kecamatan Srono, Kamis (8/6/2021) dalam rangkaian program Bupati Ngantor di
Desa (Bunga Desa).
Di sana, dia melihat bagaimana guru
memfasilitasi para pelajar kurang mampu yang akan mendaftar ke SMPN 2
Srono.
"Saya ingin memastikan jalur
afirmasi (untuk pelajar kurang mampu) dimaksimalkan di sekolah-sekolah. PPDB
adalah fase krusial. Kita harus bantu pelajar dari keluarga tidak mampu agar
tidak putus sekolah," kata bupati Ipuk Fiestiandani.
Bupati mengatakan, pandemi Covid-19
berpotensi meningkatkan angka anak putus sekolah. Karena kondisi ekonomi
kekuarga berubah saat pandemi. Banyak faktor yang bisa menjadi pemicunya.
“Ada anak yang diminta bantu orang
tua bekerja. Belum lagi kalau kita bicara akses internet untuk mendaftar PPDB,
maka kita jemput bola mereka,” ujar Ipuk.
Dalam kesempatan itu, Ipuk juga
berdialog dengan tiga pelajar kurang mampu. Mereka adalah Mohammad Rizky
Setiawan, Alvina Agustin, dan Ajeng Oktaviani.
“Saya senang bisa mendaftar di SMP
yang dekat rumah. Saya dan orang tua berharap bisa diterima di sekolah ini,”
kata Rizky Setiawan yang ayahnya adalah pekerja bangunan.
“Alhamdulillah. Terima kasih Bu,”
kata Alvina saat disapa Bupati Ipuk.
Ipuk menjelaskan, untuk
mengoptimalkan jalur afirmasi ini, sebanyak 74 sekolah SMP di Banyuwangi mulai
hari ini serentak melakukan pelayanan jemput bola ke rumah siswa. Guru-guru
diminta mendatangi siswa yang tidak mampu untuk diajak mendaftar ke SMP
terdekat.
“Ini harus menjadi perhatian kita
semua. Saya ingatkan betul. Capek? Iya, tapi Insya Allah ini adalah wujud
pengabdian kita," kata Ipuk.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas
Pendidikan, Suratno, menambahkan, sekolah tidak boleh melakukan diskriminasi.
“Kita harus maksimal laksanakan proses afirmasi dalam PPDB, yaitu untuk
keluarga kurang mampu dan adik-adik penyandang disabilitas. Minimal 15
persen," kata Suratno.
Pihaknya juga telah
menginstruksikan kepada seluruh SMP Negeri untuk memonitor lalu melakukan jemput
bola pendaftaran SMP bagi siswa lulusan SD tidak mampu.
“Siswa yang memegang Kartu Indonesia Pintar kita cek datanya, lalu kita daftarkan lewat jalur afirmasi agar mereka bisa meneruskan sekolahnya,” kata Suratno. (Humas/kab/bwi)