1
Presiden Joko Widodo menyerahkan secara langsung PPD kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. (Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Presiden Joko Widodo menyerahkan secara langsung Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Jakarta, Senin (6/5/2024).
Penghargaan tersebut diberikan di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024. PPD tingkat nasional tersebut diberikan setelah sebelumnya Banyuwangi juga meraih PPD terbaik tingkat Jawa Timur.
PPD merupakan raihan atas segenap
perencanaan, pelaksanaan, dan dampak yang dihasilkan dari berbagai program
pembangunan. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Jokowi untuk menggunakan
anggaran berdasarkan prioritas program yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Mengelola fiskal dan
anggaran betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun
meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala
prioritas," pesan Jokowi.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi
Ipuk Fiestiandani yang menerima langsung penghargaan menyampaikan hal tersebut
sebagai pelecut semangat bagi daerah untuk menghasilkan program yang memiliki
dampak luas.
“Sebagaimana arahan Bapak
Presiden, kita tidak bisa lagi hanya sekadar membuat kegiatan yang penting
berjalan. Perlu dilakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan program yang
dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat,” terangnya.
Ipuk menambahkan, untuk
menghadapi tantangan daerah, Pemkab Banyuwangi menjalankan payung program besar
yang disebut sebagai “Banyuwangi Rebound”.
Program tersebut berfokus pada
penguatan sektor ekonomi, yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan
pengangguran sebagai tujuan utama; ditopang oleh sektor infrastruktur,
pertanian, pariwisata, dan UMKM sebagai penggeraknya.
Selain itu, ada program sektor
kesehatan dan pendidikan yang fokus pada peningkatan akses (pemerataan) dan
kualitas layanan, ditopang dengan pemenuhan SDM guru dan tenaga kesehatan
secara berkelanjutan.
Dampak dari beragam program
tersebut, lanjut Ipuk, sudah terukur. Berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan
di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen (dari 8,06 persen
pada 2020 menjadi 8,07 persen pada 2021), merupakan kenaikan kemiskinan
terendah di Jatim (semua daerah mengalami kenaikan kemiskinan akibat pandemi).
Per 2022, angka kemiskinan
Banyuwangi kembali menurun menjadi 7,5 persen; lalu kembali turun menjadi 7,34
persen pada 2023; merupakan level terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak
Indonesia merdeka.
Banyuwangi juga dinilai mampu mengelola
inflasi dengan baik; ditetapkan sebagai kabupaten dengan Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali empat tahun berturut-turut, yang
penghargaannya diserahkan Presiden Joko Widodo.
Salah satu indikator keberhasilan
program pembangunan lainnya, papar Ipuk, dapat dilihat dari angka Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat; dari 71,85 (2020), 72,62
(2021), 73,15 (2022), dan 73,79 (2023).
Angka IPM Banyuwangi sudah masuk kategori “tinggi” dan tercatat sebagai yang tertinggi di wilayah timur Pulau Jawa yang kerap disebut “Sekar Kijang” (meliputi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang). (humas/kab/bwi)
