Baca Juga :

• Penyelundupan Sabu via Ojol Gagal Masuk Lapas Banyuwangi
• Remaja 15 Tahun Terseret Ombak Pantai Cacalan Ditemukan Tewas
• Punya Peran Strategis di KTT G20, Bandara Banyuwangi Bakal Buka 24 Jam
• Suami Lapor Kehilangan Istri di Atas Kapal Ferry Lintas Jawa - Bali
• Remaja 15 Tahun Dikabarkan Tenggelam di Sekitar Pantai Cacalan Banyuwangi

"Rapat finalisasi sudah kita lakukan. Alhamdulillah finalisasi pembahasan raperda BUMD berjalan lancar dan ada kesepahaman antara eksekutif dan legislative terhadap materi rancangan regulasi tertinggi daerah ini," ucap Ali Mustofa.

Politisi Partai Nasdem ini berharap Raperda BUMD dapat segera disetujui sehingga kedepan Pemkab banyuwangi mempunyai semangat untuk berjalan bersama menggali potensi daerah melalui badan usaha milik daerah.

Menurutnya, Banyuwangi memiliki segudang potensi yang dapat dimaksimalkan sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Raperda BUMD sebenarnya merupakan mandatori sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang mengamanatkan setiap daerah membentuk Peraturan daerah tentang BUMD sebagai payung hukum," ungkapnya.

Ali menambahkan, pendirian BUMD sendiri bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah sebagai upaya untuk mendongkrak penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan untuk meningkatkan kemampuan fiscal Banyuwangi.

Terpisah, Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Pemkab Banyuwangi, Heni Sugiarti mengatakan, Perda BUMD nantinya akan menjadi acuan bersama dalam rangka pendirian maupun pengelolaan BUMD di Banyuwangi.

"Harapannya melalui Perda BUMD dapat mengatur pendirian dan pengelolaan BUMD sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus untuk meningkatkan PAD," tandasnya. (fat)