1
(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sejak kali pertama dilantik pada 26 Februari 2021 lalu, secara rutin berkantor di desa-desa. Dalam sepekan, satu kali bupati berkantor dan tinggal seharian, dari pagi sampai petang untuk mengurai berbagai urusan warga.
Setelah libur Lebaran, program Bupati Banyuwangi Ngantor di Desa (Bunga Desa) tersebut akan kembali dipacu. ”Pekan depan saya akan mulai lagi berkantor di desa. Kita percepat membantu menuntaskan urusan warga,” ujar Ipuk, Kamis (20/5/2021).
Ipuk menjelaskan, program bupati
berkantor di desa adalah cara yang dia lakukan bersama Wakil Bupati Sugirah
untuk menjemput bola berbagai urusan warga. Selain tetap mengoordinasikan
program skala kabupaten, Ipuk langsung berupaya menuntaskan urusan warga d desa.
Kini telah 10 desa dia jadikan
sasaran tempat berkantor. ”10 Desa yang konsepnya berkantor ya. Kalau datang ke
desa untuk berbagai program tentu sudah lebih dari 50 kali sejak dilantik,”
jelasnya.
Di setiap desa, urusan warga dibagi
menjadi dua kategori berdasarkan solusi, yaitu jangka pendek dan jangka
menengah-panjang. ”Ada urusan yang solusinya jangka pendek, bisa cepat. Ada
yang perlu waktu seperti infrastruktur,” ujar Ipuk.
Dari segi sektor, urusan yang
dituntaskan seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan,
sertifikat rakyat, jaminan sosial, pertanian, peternakan, perikanan, UMKM,
kepemudaan, rumah tinggal, dan sebagainya.
Berdasarkan data lintas dinas,
jumlah urusan yang mendapat solusi selama Ipuk berkantor di sepuluh desa
tersebut mencapai 20.000 urusan dari berbagai sektor tersebut.
”Ada anak terancam putus sekolah,
langsung diatasi. Ada masalah transportasi untuk petugas kesehatan di daerah
yang geografisnya sulit, teratasi juga,” jelasnya.
Dari berkantor ke desa-desa, Ipuk
juga mendapat laporan dari warga bahwa perlu adanya percepatan pencairan
insentif bagi guru PAUD dan guru ngaji.
”Langsung saat itu juga saya minta
dipercepat, kendalanya kita urai. Alhamdulillah, sebelum Lebaran kemarin sudah
cair untuk ribuan guru PAUD dan guru ngaji. Total setahun ini kami memberikan
insentif Rp6,9 miliar untuk guru PAUD dan Rp 8,7 miliar untuk guru ngaji,”
paparnya.
“Ada pula beberapa urusan
infrastruktur yang langsung kami eksekusi maupun kami masukkan perencanaan
untuk semester kedua. Misalnya soal akses di lereng Gunung Raung, lalu irigasi
di sejumlah desa,” imbuh Ipuk.
(Foto: Humas/kab/bwi)
Urusan lain yang dituntaskan adalah
administrasi kependudukan. Selama ini, ada warga yang menunda pengurusan
dokumen. Termasuk karena kendala akses.
”Banyuwangi adalah daerah terluas
di Jawa. Ada warga tinggal di desa di perkebunan. Aksesnya jauh. Sebagian
layanan memang online, tapi tidak semua warga punya smartphone. Maka kita
dekatkan layanan ke sana. Dengan mempunyai administrasi kependudukan yang baik,
warga bisa mengakses program-program pemerintah,” jelasnya.
Demikian pula UMKM, sejumlah urusan
dari kurangnya alat produksi, peralatan warung, hingga izin usaha langsung
diberi solusi. Ribuan UMKM di perdesaan menerima manfaat dari program bupati
berkantor di desa.
Selain itu, solusi juga diberikan
kepada sejumlah kelompok tani terkait pupuk organik. ”Untuk nelayan, telah
dituntaskan Gerai Pelayanan Terpadu khusus nelayan,” ujarnya.
”Program berkantor di desa ini sesuai kebijakan Presiden Jokowi dan Gubernur Jatim Ibu Khofifah agar pemda terus turun melayani masyarakat,” pungkas Ipuk. (Humas/kab/bwi)
