Baca Juga :

• Bupati Ipuk Ajak DMI Banyuwangi Jadi Rebound Center
• Cegah Gangguan Kamtib, Petugas Lapas Banyuwangi Geledah Blok Hunian Napi
• Pasca Dilantik KPU Banyuwangi Ratusan PPS Tancap Gas Bentuk Pantarlih
• Hearing Soal Zonasi, Perwakilan Sopir Konvensional Tinggalkan Gedung Dewan
• Berseragam Khas Using, Ratusan PPS Resmi Dilantik KPU Banyuwangi di Tempat Ikonik

Menurut Sofiandi, Tim Perancang Produk Hukum Daerah menganggap Raperda Pengarusutamaan Gender telah sesuai dan beberapa perlu direvisi agar produk yang dihasilkan bisa sempurna.

"Harmonisasi Raperda Pengarusutamaan Gender berjalan normal dan telah sesuai. Namun ada masukan dari tim perancang pembentukan produk hukum daerah Kanwil Kemenkum HAM Jatim yang sifatnya non substansi," kata Sofiandi, Kamis (2/2/2023).

Selanjutnya untuk Raperda Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Osing Banyuwangi, masih perlu dikaji ulang.

"Disesuaikan dengan Permendagri No. 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat," sambungnya.

Bapemperda DPRD Banyuwangi harmonisasi tiga Raperda bersama Tim Perancang Produk Hukum Kanwil Kemenkum HAM Jatim. (Foto: Istimewa)

Politisi Partai Golkar asal Desa Benculuk ini menyebut, Tim Perancang menyarankan untuk sementara cukup menggunakan Surat Keputusan Bupati.

“Arah dan masukan dari tim perancang sebisa mungkin Perda masyarakat adat Osing tidak diskriminatif, jadi masyarakat hukum adat itu secara menyeluruh tidak hanya Osing, hukum itu sifatnya harus universal," ungkapnya.

Demikian pula dengan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Kemenkum HAM Jatim juga meminta raperda ini dikaji kembali, karena dikhawatirkan ada beberapa klausul yang menjadi kewenangan Kementerian Agama.

"Tetapi kita konsen raperda ini diapresiasi oleh Kemenkum HAM Kanwil Jatim, karena ada inisiasi dari DPRD Banyuwangi untuk bagaimana kemudian memberikan fasilitasi yang optimal terhadap pesantren di Banyuwangi. Dan tiga fungsi pesatren sesuai dengan Undang-undang terkait pesantren, yakni pendidikan, dakwah dan pemberdayaan," jelasnya. (fat)