Baca Juga :

• Mahasiswa KKN Unair Ajak Siswa dan Warga Bersih-bersih Pantai Blimbingsari Banyuwangi
• Gotong Royong Tangani Kemiskinan, Banyuwangi Luncurkan Gerakan Berbagi
• Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Sayangkan Pelatihan LC, Imagenya Jelek Kok Malah Dibina
• Komitmen Kerja Cepat dan Tepat, Kalapas Banyuwangi Bangun Pendekatan Persuasif dengan Warga Binaan
• Liga 4 Jatim Grup AA, Persewangi Banyuwangi Menang Tipis 1-0 Atas Persid Jember

"Masalah ini semakin kompleks sejak diterbitkannya Permentan Nomor 10 Tahun 2022, yang membatasi alokasi pupuk hanya 250 kilo per hektare, sementara kebutuhan petani rata-rata mencapai 400 kilo per hektare,” ungkapnya.

Menurut Michael, pembatasan alokasi menyebabkan kelangkaan pupuk di tingkat petani. Padahal, masalah sebenarnya terletak pada regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Politisi Partai Demokrat itu juga mengungkapkan persoalan lain yakni, petani enggan mendaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi melalui sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

"Petani itu menganggap daftar di e-RDKK seperti zaman kolonial, mau membeli pupuk subsidi saja harus pakai daftar, KTP dan lainnya, padahal sistem tersebut untuk memperbaiki administrasi agar semakin baik dan tertib," kata Michael.

Michael meminta Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi untuk memperbarui data e-RDKK agar seluruh petani, baik tanaman pangan maupun hortikultura, bisa mendapatkan akses pupuk bersubsidi.

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Ilham Juanda menyebut, pembaruan e-RDKK dilakukan setiap pertengahan tahun dengan melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan kelompok tani.

"Pembaruan data penerima pupuk di e-RDKK dilakukan hampir setiap pertengahan tahun," jelasnya.

Ilham menegaskan, petani di Banyuwangi memang bergantung pada pupuk kimia. Sehingga, membuat unsur hara tanah menjadi menipis dan tidak subur. Makanya, membutuhkan pupuk cukup banyak.

"Padahal, seharusnya jika kandungan hara tanah baik, alokasi pupuk yang didapat telah mencukupi kebutuhannya. Namun, karena butuh pupuk cukup banyak membuat petani merasa pupuk mengalami kelangkaan," kata dia.

Sementara itu, Manajer Pemasaran Pupuk Indonesia Wilayah Jatim III Sri Purwanto menyampaikan, Banyuwangi mendapat alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 sebanyak 43.824 ton untuk jenis urea dan 35.276 ton untuk pupuk NPK.

"Saat ini sebanyak 1.300 ton urea dan 990 NPK telah didistribusikan ke kios-kios untuk awal musim tanam. Sisanya akan disalurkan secara bertahap. Jika alokasi 85 persen dari RDKK masih kurang, dinas bisa mengajukan penambahan sesuai kebutuhan petani," tandasnya. (fat)