1
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanywuangi.co.id - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengebut penurunan stunting atau balita dengan permasalahan tumbuh kembang. Pada 2023 ini, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan Rp 7 miliar untuk mempercepat penurunan stunting.
"Soal stunting menjadi salah satu prioritas kami tahun ini. Sudah kita hitung, anggarannya disiapkan Rp7 miliar, untuk intervensi nutrisi ke ibu hamil risiko tinggi dan bayi di bawah dua tahun atau baduta," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Rabu (4/1/2023).
Ipuk menjelaskan anggaran
tersebut dialokasikan ke 25 Kecamatan secara proporsional. Nantinya kecamatan
bekerjasama dengan warung atau penjual sayur keliling (mlijoan) untuk
menyalurkan makanan bernutrisi, seperti telor, ikan, ayam, daging) kepada bayi
dan dan bumil risti.
Warung dan mlijoan nantinya akan
dibayar oleh tim untuk proses penyalurannya. "Jadi dengan program ini,
selain bayi dan ibu hamil mendapat tambahan asupan nutrisi, warung-warung dan
mlijoan juga mendapat manfaat. Ini juga upaya untuk meningkatkan ekonomi arus
bawah," jelas Ipuk.
Selain itu menurut Ipuk, dengan
menggandeng para pedagang sayur keliling di kampung-kampung, juga memudahkan
untuk memantau perkembangan bayi dan ibu hamil.
"Biasanya pedagang sayur
keliling ini mendapat banyak informasi dari masyarakat. Kalau menemukan bayi
stunting dan ibu hamil berisiko tinggi, mereka bisa segera melaporkan,"
tambah Ipuk.
Dalam penanganan stunting,
Banyuwangi telah mengidentifikasi data by name, by address, berikut faktor
resikonya.
Menurut data dari Dinas Kesehatan
Banyuwangi, angka stunting pada tahun 2022 sebanyak 2704 jiwa. Jumlah tersebut
jauh menurun dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 4.371 jiwa. Terjadi penurunan
secara signifikan hampir kurang lebih 50 persen.
Dari jumlah 2704 jiwa tersebut
terdapat jumlah sasaran prioritas yakni 1296 jiwa, terdiri dari 792 bayi
stunting di bawah 2 tahun dari keluarga miskin (0-2) stunting. Selain itu
terdapat sekitar 504 bumil risti dari keluarga miskin.
Setiap hari nantinya 792 bayi
stunting dan 504 bumil risti dari keluarga miskin tersebut, akan mendapat
alokasi Rp 15 ribu atau Rp 450 ribu sebulan selama setahun untuk menambah
asupan nutrisi mereka.
Ditambahkan Plt Kepala Dinas
Kesehatan Amir Hidayat, untuk penanganan stunting di setiap kecamatan telah
dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Camat
bersama Kepala Puskesmas, dengan anggota tenaga kesehatan, dan elemen kader
lainnya.
"Tim ini bertugas melakukan monev dan input data secara realtime," kata Amir. (humas/kab/bwi)
