Baca Juga :

• Voucher Umroh, Mobil dan Motor Disiapkan di Jalan Sehat HUT Partai Gerindra
• Deteksi Resiko Penularan HIV, Puluhan Warga Binaan Lapas Banyuwangi Dites
• Hanya di Banyuwangi Pedagang Sayur Keliling Berjualan Pakai Kostum Spiderman
• Pengelolaan Sampah Sirkular Banyuwangi Kembali Dapat Dukungan dari Dunia Internasional
• Menang Lawan Persema, Persewangi Puncaki Klasemen Lolos Semifinal Liga 4 Jatim

Mereka menilai, pemangkasan dana untuk program pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah. Seperti berkurangnya jumlah tenaga pengajar, terbatasnya fasilitas pendidikan, dan tidak memadainya buku serta alat pembelajaran.

“Selain itu, banyak sekolah yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan program beasiswa dan peningkatan kualitas pengajaran,” ujarnya.

Oleh karenanya, mahasiswa menuntut agar pemerintahan Prabowo-Gibran untuk lebih fokus meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia untuk dijadikan skala prioritas.

“Kami menuntut agar anggaran untuk sektor pendidikan diprioritaskan dan tidak mengalami pemangkasan. Karena ini sesuai amanah UU Nomor 20 Tahun 2003,” tegasnya.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut segala bentuk kasus kekerasan di institusi pendidikan serta menolak segala bentuk kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya pendidikan akibat pemangkasan anggaran.

"Kami juga minta kenaikan gaji guru dan dosen. Kami mendesak Presiden Prabowo beserta pemerintah pusat untuk mengkaji kembali kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku,” tambahnya.

BEM Untag Banyuwangi melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD setempat. (Foto: Fattahur)

Surat tuntutan mahasiswa telah diterima oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto saat menemui massa aksi. Politisi Partai Demokrat ini menyebut permintaan pendemo itu masuk akal, dan berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.

“Semua tuntutan ini masuk akal, supaya pendidikan tidak dipangkas habis-habisan. Bahkan harus ditambah, yang lain dipangkas boleh tapi pendidikan tidak boleh,” ujarnya.

Menurut Michael, dari dulu dewan telah menyoroti nasib guru honorer yang selama ini kurang diperhatikan. "Ini akan kami teruskan ke Presiden. Sementara yang bisa diatasi di tingkat daerah mengenai gaji honorer dan sebagainya akan kita bicarakan dengan bupati," tandasnya. (fat)