Baca Juga :

• Polresta Banyuwangi Rutin Gelar Safari Ramadan, Pererat Silaturahmi dan Jaga Kamtibmas
• Puluhan Motor Barang Bukti Berstatus Inkrah, Pemilik Sah Bisa Ambil Gratis di Kejari Banyuwangi
• Produk UMKM Banyuwangi Binaan PT BSI Terpajang di Basement Hotel Bintang
• Diganti Makanan Kering untuk Buka Puasa, Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi Tetap Bergulir Selama Ramadan
• Polresta Banyuwangi Gelar Penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Polri 2025

"Dokumen kependudukan merupakan hal yang penting untuk melakukan intervensi program pengentasan kemiskinan. Seperti bantuan sosial, bedah rumah, bantuan alat usaha, beasiswa, dan lainnya, akan sulit diberikan apabila dokumen adminduk tidak lengkap," kata Ipuk, Jumat (7/3/2025) sore.

"Jadi warga tidak perlu kemana-mana. Tanpa perlu pengajuan terlebih dahulu, petugas akan jemput bola datang ke rumah untuk dibuatkan dokumen kependudukannya,” tambah Ipuk, saat menyerahkan dokumen adminduk kepada sejumlah warga kurang mampu di lokasi tersebut.

“Nanti kalau sudah jadi juga diantar ke rumah. Karena bisa jadi, penerima tidak mengetahui, atau belum sempat karena masalah kesehatan atau berbagai hal lainnya untuk melengkapi dokumen adminduknya," tambahnya lagi.

Adminduk yang telah selesai dicetak, akan didistribusikan langsung oleh petugas desa setempat kepada sasaran. Seperti KTP, Kartu identitas anak (KIA), Kartu Keluarga (KK).

Menurut Ipuk, kelengkapan adminduk sangat diperlukan bagi setiap warga. Dengan memiliki dokumen lengkap, warga akan semakin mudah mengakses pelayanan publik, serta mendapatkan akses layanan sosial. Belum lagi berbagai program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat dan provinsi.

"Program ini juga dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden-Wakil Presiden, Prabowo-Gibran, yang juga sangat membutuhkan dukungan data kependudukan yang valid dan lengkap," urai Ipuk. 

Ditambahkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi, Choiril Ustadi, program ini menyasar seluruh warga kurang mampu yang masuk dalam UGDK dan tercatat belum memiliki dokumen adminduk yang lengkap. 

"Kita sinkronkan data di Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan sejumlah OPD lain untuk memetakan dokumen apa saja yang belum di miliki masing-masing sasaran. Kemudian Dispenduk akan menerbitkan dokumen tersebut untuk selanjutnya didistribusikan lewat desa," terangnya. 

Program ini diharapkan bisa membuka akses warga miskin untuk mendapatkan layanan yang lebih berkualitas. "Misalnya, saat sakit dan harus dirawat di RS mereka tidak perlu khawatir mengurus keringanan karena semua dokumennya sudah lengkap," kata Ustadi. 

Choiril Ustadi membeberkan, pada pelaksanaan pertama ini sudah 1.289 dokumen yang terselesaikan, baik KK, KTP, KIA. Program ini disambut gembira oleh warga.

Salah satunya Katini, warga Desa Glagahagung, Kecamatan Purwoharjo. Wanita paruh baya yang hidup sebatang kara ini terharu saat mendapatkan KK dan akta kelahiran. 

"Saya tidak bisa mengurus karena tidak ada yang mengantarkan. Terima kasih sekarang sudah dibuatkan," ujarnya. (humas/kab/bwi)