Baca Juga :

• Kemenpar Terus Matangkan Pengembangan Pariwisata Banyuwangi-Bali Barat-Bali Utara
• CIMB Niaga Ngobrol Bisnis Bareng Pelaku Usaha di Banyuwangi
• Tim UNAIR Luncurkan Program LENTERA di Banyuwangi, Bekali Remaja Cegah Pernikahan Dini dan Risiko Seksual
• Sebanyak 638 Orang Kontingen Banyuwangi Berangkat ke Porprov Jatim, Bupati Ipuk: Jaga Nama Baik Daerah
• Hotel Santika Banyuwangi Hadirkan "GM For a Day", Ajak Anak Jadi General Manager Sehari

"Sertifikasi tanah wakaf ini sangat penting, sehingga perlu dilakukan percepatan agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari," ujar Mardi.

Untuk dapat melakukan sertifikasi, masyarakat atau nadzir (pengelola wakaf) yang ingin mendaftarkan tanah wakaf, hanya perlu datang ke Kantor Pertanahan setempat dengan membawa dokumen yang diperlukan.

Menurut Mardi, pendaftaran tanah wakaf tidak dipungut biaya alias gratis, mulai dari pengukuran, pemeriksaan, hingga penerbitan sertipikat tanah wakaf.

"Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015, pengurusan sertikasi tanah wakaf biayanya nol rupiah. Jadi, untuk biaya maupun persyaratannya disederhanakan agar tidak memberatkan," jelasnya.

Sekretaris BWI Perwakilan Banyuwangi, Vici Noornindia mnyampaikan, pihaknya berkomitmen membantu melakukan pendampingan dalam proses pengurusan sertifikasi tanah wakaf.

"Proses sertifikasi tanah wakaf di Kantor Pertanahan tidak dipungut biaya. Kami berharap program ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat," ucapnya.

Menurut Vici, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi sebelum melakukan sertifikasi. Baik wakif (pemberi wakaf) maupun nadzir diwajibkan melampirkan beberapa persyaratan, salah satunya identitas diri.

"Selain itu, alasan lahan yang diwakafkan harus pasti dan jelas sesuai sertipikat, jika petok harus sesuai dengan catatan riwayat tanah di kantor desa/kelurahan," kata Vici.

Beberapa waktu lalu, BWI Perwakilan Banyuwangi telah melakukan mediasi dengan Pemkab setempat. Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah mendukung upaya percepatan sertifikasi aset wakaf yang digerakkan berbagai lembaga.

Sementara itu, Ketua BWI Perwakilan Banyuwangi Zain Ihsan mengungkapkan, saat ini aset wakaf di Banyuwangi yang sudah bersertifikat sebanyak 5.613 buah dan ada sekitar ribuan bidang lain yang belum tersertifikasi.

"Saat ini aset wakaf tersebar di desa dan kelurahan, kami membutuhkan intervensi dari pemerintah daerah agar desa dan kelurahan mendukung inventarisasi aset-aset wakaf tersebut," kata Zain. (fat)