Baca Juga :

• Anggota Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi Harap DLH Perbanyak Bak Penampungan Sampah Sementara
• Merasakan Potensi Ekowisata Hutan Karetan Banyuwangi Lewat Gelaran CFD Minggu Pagi
• Kapolresta Banyuwangi Beri Penghargaan Bagi Belasan Personel Berprestasi
• Semester I 2026, Serapan Belanja Pemkab Banyuwangi Baru 45 Persen
• Survei IPO Tunjukkan Elektabilitas PAN Tembus 5,1 Persen, Kader Daerah Bersyukur

Menurut Cahyo, perlintasan yang dibuat atau digunakan tanpa izin tidak memiliki standar keselamatan memadai, seperti rambu, marka, sistem peringatan, serta dapat mengganggu prasarana maupun perjalanan kereta api.

Ia menegaskan bahwa KAI memiliki tanggung jawab untuk memastikan jalur kereta api tetap aman dari aktivitas masyarakat yang tidak berkepentingan, sehingga perjalanan kereta api dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan tepat waktu.

KAI juga telah memetakan 10 lokasi di wilayah Daop 9 Jember yang menjadi bagian dari program penutupan perlintasan liar. Dari jumlah tersebut, tiga titik di Banyuwangi yang terletak di petak jalur Sumberwadung-Kalisetail, Kalisetail-Temuguruh, dan Singojuruh-Rogojampi.

"Lokasi yang dibuat atau digunakan secara mandiri, bukan merupakan perlintasan aman. Perlintasan sebidang harus memenuhi ketentuan keselamatan dan peraturan yang berlaku,” jelas Cahyo.

Ketentuan pembangunan perlintasan sebidang kereta api memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Membuat perlintasan sebidang tanpa izin tentu memiliki konsekuensi hukum. Bagi siapapun yang melanggar akan dihukum pidana satu tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 100 juta.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membuat perlintasan baru termasuk tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup. Jangan sampai akses yang dibuat untuk mempermudah perjalanan justru menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa,” tegas Cahyo. (fat)