Baca Juga :

• Secara Konsisten Banyuwangi Kembali Raih WTP Selama 13 Tahun Berturut-turut
• Viral, Pengakuan Kurir Dibegal di Glenmore Banyuwangi Ternyata Hoaks Demi Konten
• Peringati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61, Lapas dan Pipas Banyuwangi Sumbang Darah ke PMI
• Pekerja Migran Tewas di Kamboja, Migran Care Desak Pemerintah Ambil Tindakan
• Polresta Banyuwangi Rakor Pengamanan Diklat dan Wisuda Anggota Baru Pagar Nusa

Di bidang pelayanan publik, survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan angka tinggi sebesar 94,87 atau 103,88 persen dari target.

Sementara di sektor keuangan, Pendapatan Daerah terealisasi Rp 3,370 triliun atau 102,4 persen dari target, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp 3,318 triliun dari target Rp 3,728 triliun (89 persen).

Realisasi pembiayaan netto sebesar Rp 37,26 miliar atau 8,52 persen dari target, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

"Secara umum, kinerja pemerintah tahun 2024 adalah baik, beberapa raihan prestasi tahun 2024 menjadi indikator umum yang terukur, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik berjalan dengan optmal," ucapnya.

Namun menurut dewan, masih terdapat beberapa catatan penting terkait sebagian target yang belum tercapai, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam rangka kinerja lebih baik dan optimal.

Dewan menyoroti rendahnya tingkat kemandirian fiskal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat belum mencapai 20 persen dari total APBD, dan sektor retribusi dinilai belum menunjukkan progres signifikan.

DPRD mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah, termasuk pengelolaan Pulau Tabuhan dan jasa pengangkutan sampah sebagai potensi peningkatan PAD.

"Optimalisasi penciptaan iklim investasi yang sehat guna memperkuat sektor UMKM maupun investor, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menambah PAD," imbuhnya.

DPRD juga meminta evaluasi terhadap kegiatan yang tertunda pembayarannya hingga tahun anggaran berikutnya, serta mendorong percepatan penunjukan pejabat definitif untuk mengisi jabatan yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt).

Progres menuju Universal Health Coverage (UHC) agar terus dijalankan dengan berbagai kiat dan strategi.

Dewan juga meminta adanya kajian ulang terhadap kegiatan dan program ketersediaan air dalam mendukung usaha pertanian guna penciptaan swasembada pangan melalui pembangunan infrastruktur fisik seperti Dam dan embung saluran irigasi.

DPRD juga mendesak perumusan grand desain penanganan banjir dan pengelolaan sampah, serta penataan lingkungan hidup  yang tepat.

"Rekomendasi ini merupakan momentum strategis bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dijamin konstitusi. Kami berharap ini merupakan kotribusi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," pungkasnya. (fat)