Baca Juga :

• Viral, Pengakuan Kurir Dibegal di Glenmore Banyuwangi Ternyata Hoaks Demi Konten
• Peringati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61, Lapas dan Pipas Banyuwangi Sumbang Darah ke PMI
• Pekerja Migran Tewas di Kamboja, Migran Care Desak Pemerintah Ambil Tindakan
• Polresta Banyuwangi Rakor Pengamanan Diklat dan Wisuda Anggota Baru Pagar Nusa
• Tak Kena Efisiensi Anggaran, Bupati Ipuk Minta Kades Optimalkan DD dan ADD

Kepala Perwakilan BPK RI Jatim, Yuan Candra, mengatakan, BPK memberikan opini sebagai kesimpulan profesional mengenai tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan.

“Perolehan opini WTP menunjukkan bahwa menurut penilaian independen, instansi pemerintah telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Yuan.

"Ini juga berarti pemkab telah menunjukkan upaya-upaya nyata dalam mewujudkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara," imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani bersyukur pemkab telah berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Torehan 13 kali beruntun menerima opini WTP dari BPK menunjukkan pengelolaan keuangan kabupaten ini sesuai standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.

"Pencapaian WTP ini adalah bentuk transparansi sekaligus tanggung jawab pemkab terhadap pengelolaan keuangan daerah," kata Ipuk.

“Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit dan memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah dan DPRD Banyuwangi atas sinergi yang baik selama ini," imbuhnya.

Ipuk menambahkan, opini WTP dari BPK tersebut menjadi motivasi agar terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

“Tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas," paparnya.

Dengan berhasil mempertahankan WTP 13 kali beruntun juga akan meningkatkan kepercayaan berbagai pihak seperti pemerintah pusat hingga investor kepada Banyuwangi.

“Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel memberikan keyakinan pada pusat untuk mendukung program daerah. Sedangkan bagi investor menjadi pertimbangan bahwa daerah memiliki tata kelola yang baik. Ini dapat mendorong masuknya investasi ke daerah,” ujar Ipuk. (humas/kab/bwi)