Baca Juga :

• Festival Lobster Pertama di RI Sukses Digelar di Banyuwangi, Kualitasnya Standard Ekspor
• Petani Mengeluh Pupuk Bersubsidi Mahal dan Susah Didapat
• Paus Orca di Pantai Bangsring Diduga dari Perairan Australia
• Pulihkan Ekonomi, Hari Belanja ke Pasar dan UMKM Semarak di Banyuwangi
• Dispertapa Sebut Program Agrosolution Bisa Dongkrak Produksi Pertanian

Masih kata Ruli, termasuk nanti dewan akan menanyakan sejauh mana penyerapan hasil pertanian khususnya gabah di Banyuwangi.

"Dewan juga akan mengundang Bulog, guna mengetahui sudah sejauh mana Bulog menyerap hasil petani," ujar politisi dari Partai Golkar tersebut.

Menurutnya, harga pupuk yang mahal itu dikarenakan jatah pupuk di Banyuwangi masih tidak sebanding dengan kebutuhan atau luasan pertanian yang ada.

"Karena bagaimanapun juga pupuk subsidi itu kebijakan dari Kementerian Pertanian pusat, kita ini hanya berusaha," tuturnya.

Ruli juga menanggapi adanya informasi pupuk subsidi jenis urea yang sampai di petani masih diatas HET (Harga Eceran Tertinggi). Dia mengimbau agar kios-kios tidak melakukan mark up harga pupuk subsidi, dikarenakan sudah ada standar harga yang ditetapkan pemerintah.

"Kalau subsidi sekian ya sekian, sesuai dengan HET, itu kan ada sanksinya nanti, bisa dicabut dan tidak diberi. Harapan kita ini penyalur-penyalur pupuk ke kios itu, harus ada fungsi pengawasan. Termasuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Banyuwangi, harus proaktif," pintanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, petani di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar mengeluh mahalnya harga pupuk di tingkat kios yang mencapai Rp. 125 ribu per karungnya.

"Padahal, harga pupuk urea sebelumnya hanya Rp 100 ribu sampai Rp 112 ribu per sak. Selain mahal, barangnya (pupuk bersubsidi) juga susah didapat," ungkap salah seorang petani padi, Boni Rahayu, Minggu (4/4/2021). (fat)