1
.jpg)
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Saat ini pemerintah pusat melalui kebijakan Presiden Prabowo telah memberlakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendukung kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Bahkan menurut Ipuk kebijakan efisiensi anggaran telah diberlakukan Pemkab Banyuwangi sejak tahun 2023.
“Sebenarnya bertahap sudah kami
terapkan sejak 2023,” kata Bupati Ipuk usai meninjau pelaksanaan Cek
Kesehatan Gratis di Puskesmas Sobo, Banyuwangi, Senin (10/2/2025).
“Kegiatan-kegiatan yang tidak
berdampak langsung ke masyarakat kita skip, bahkan ATK (Alat Tulis Kantor)
mulai kita kurangi secara signifikan sejak 2024, dan terus hingga saat ini,” imbuhnya.
Ipuk menyatakan langkah
efisiensi yang telah diterapkan meliputi penghapusan beberapa kegiatan yang
dinilai tidak berdampak langsung pada masyarakat, dan menurunkan standar satuan
harga (SSH) bangunan fisik.
"Bahkan SSH bangunan fisik
mulai bangunan, irigasi, hingga infrastruktur jalan juga kita turunkan namun
dalam batas kewajaran dan tetap mengutamakan kualitas. Tujuannya agar
infrastruktur fisik lebih banyak yang dibangun," kata Ipuk.
Selain itu, kata Ipuk, para
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Banyuwangi kini telah terbiasa menggunakan
e-office, sehingga penggunaan ATK berkurang.
"Contohnya kami ada
aplikasi Sikawan untuk urusan administrasi internal karyawan pemkab. Dan
seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo, kami akan terus menjalankan efisien
dan efektivitas anggaran,” ujarnya.
“Bagi kami, ini momentum untuk
lebih memperkuat digitalisasi administrasi perkantoran dan pelayanan publik
lainnya," tambahnya.
Ipuk menilai bahwa keputusan
Presiden Prabowo Subianto terkait pemotongan anggaran sudah tepat. Apa yang
dilakukan oleh pusat, akan menjadi pedoman bagi Ipuk untuk lebih melakukan
efisiensi anggaran.
“Untuk 2025 pun kami akan
lakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih ketat untuk memilah kegiatan yang
memang tidak perlu dilakukan di tengah kondisi saat ini,” ungkapnya.
“Namun, kami yakinkan, kegiatan-kegiatan yang berdampak besar bagi masyarakat akan tetap kami jalankan di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” pungkas Ipuk. (humas/kab/bwi)
