1
Suasana rapat koordinasi antara Bapemperda DPRD Banyuwangi dengan eksekutif. (Foto: Istimewa)
KabarBanyuwangi.co.id – DPRD Kabupaten Banyuwangi mendorong eksekutif untuk segera melengkapi seluruh persyaratan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi, Masrohan mengatakan, pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi bersama Bagian Hukum Pemkab, Bapenda, dan Bappeda.
"Dalam rapat, kita dorong eksekutif segera
menyiapkan syarat pembahasan raperda seperti naskah akademik, draf raperda yang
akan dibahas dan lainnya," ujar Masrohan, Jumat (17/1/2025).
Masrohan menyebut, terdapat 11 raperda prioritas yang
telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun
2025.
"Pemilihan sebelas Raperda tersebut didasarkan pada
kebutuhan masyarakat dan amanat undang-undang," ucap Politisi PDI
Perjuangan ini.
Dari 11 raperda yang ditetapkan dalam Propemperda, dua di
antaranya merupakan usulan eksekutif yang diprioritaskan dibahas pada triwulan
pertama tahun 2025.
Kedua raperda yang dimaksud yakni, Perubahan Perda
Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),
serta Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Banyuwangi tahun
2025-2045.
"Kedua raperda ini mendesak untuk dibahas. Karena
Raperda PDRD merupakan perintah Undang-undang, sedangkan RPJMD perlu
disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta visi-misi kepala
daerah terpilih," terangnya.
Beberapa Raperda yang menjadi prioritas untuk dibahas di antaranya;
1. Raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan: Bertujuan menjaga stabilitas pangan dan ekonomi lokal.
2. Raperda tentang rencana pembangunan industri
2025-2045: Mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri di Banyuwangi.
3. Raperda tentang perlindungan pekerja migran asal
Banyuwangi: Memberikan perlindungan hukum bagi warga Banyuwangi yang bekerja di
luar negeri.
4. Raperda tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah
(BOSDA): Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Banyuwangi.
5. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) periode 2025-2029: Menjadi pedoman pembangunan daerah untuk
mencapai visi Banyuwangi yang lebih sejahtera.
6. Raperda Perubahan Perda No.1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. (fat)
