1
Tenaga Ahli Ketahanan Pangan, Pendukung Infrastruktur Pertanian dan Lingkungan Kemenko Bidang Pangan, Dr. Ir. H. Guntur Priambodo, M.M. (Foto: Istimewa)
KabarBanyuwangi.co.id - Berlangsungnya fenomena El Niño sangat
kuat yang diprediksi bertahan hingga Februari 2027 berpotensi mendatangkan
ancaman serius bagi sektor pertanian Indonesia.
Tenaga Ahli Ketahanan Pangan, Pendukung Infrastruktur
Pertanian dan Lingkungan di Kemenko Bidang Pangan RI, Dr. Ir. H. Guntur
Priambodo, M.M., mengingatkan bahwa jika kekeringan ini tidak diantisipasi dari
sekarang, dampak terberatnya justru akan memicu krisis gagal tanam pada
triwulan pertama dan kedua 2027.
Menurut Guntur yang merupakan penggagas Barisan Tani dan
Nelayan (Baristan) Banyuwangi tersebut, dampak kekeringan tidak boleh direspons
dengan santai karena ada jeda waktu (time lag) antara menyusutnya pasokan air
sungai dan waduk dengan penurunan hasil panen secara nasional.
"Kesalahan paling fatal saat menghadapi El Niño adalah
baru bergerak setelah sawah pecah-pecah, tanaman puso, atau harga beras di
pasar meroket. Efek kemarau ini berantai dan tidak langsung kelihatan di
awal," tegas Guntur dalam keterangan resminya, Selasa (15/9/2026).
Pakar pengairan ini membeberkan, kekeringan pada akhir 2026
secara bertahap menguras cadangan air tanah dan kelembapan lahan. Kondisi
tersebut memaksa petani menunda masa semai hingga mengacaukan kalender tanam.
"Ancaman terbesar kita bukan sekadar penurunan hasil
panen, melainkan gagal tanam. Ketika air sama sekali tidak tersedia dan petani
takut mengolah sawah, otomatis produksi beras kita sudah hilang sejak hari
pertama," beber Guntur, yang pernah lama memimpin Dinas PU Pengairan
Banyuwangi itu.
Berdasarkan data pemerintah, produksi beras nasional 2026
diproyeksikan menyentuh 34,77 juta ton dengan konsumsi nasional sekitar 31,10
juta ton. Di atas kertas, Indonesia mengantongi surplus sekitar 3,67 juta ton,
ditambah cadangan beras pemerintah di gudang Bulog sebanyak 5,25 juta ton per
Agustus 2026.
Guntur Priambodo dampingi Menko Pangan Zulkifli
Hasan saat kunjungan kerja jagongan bersama petani di Banyuwangi. (Foto: Dok.
Istimewa)
Namun, mantan Sekda Banyuwangi yang purna tugas pada 1 Juni
2026 lalu ditunjuk Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk bertugas ke Kemenko Pangan
ini mewanti-wanti agar angka surplus tersebut tidak membuai para pemangku
kebijakan.
"Jika produksi nasional 34,77 juta ton dijadikan
pijakan, penurunan produksi sebesar 10,6 persen saja akibat kemarau panjang
sudah cukup untuk melenyapkan seluruh surplus 3,67 juta ton itu. Apabila El
Niño mengacaukan dua musim tanam berturut-turut, stok cadangan kita bakal
tergerus cepat dan opsi impor berisiko kembali terbuka," ulas Guntur.
Menyikapi program bantuan mesin pompa air (pompanisasi)
dari pemerintah, Doktor lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Surabaya ini menilai langkah tersebut bagus, namun penerapannya di lapangan
tidak bisa berdiri sendiri.
"Mesin pompa tidak akan menolong kalau sumber airnya
sudah kering kerontang atau saluran irigasinya tumpat dan bocor. Ukuran
keberhasilan mitigasi adalah berapa hektar sawah yang sukses diairi sampai
panen, bukan seberapa banyak unit pompa yang dibagikan," cetusnya.
Guntur Priambodo saat turun langsung dampingi para petani di
Banyuwangi. (Foto: Dok. Istimewa)
Sebagai sosok Pembina Baristan Banyuwangi yang paham
dinamika petani di tingkat akar rumput ini, Guntur menyodorkan tiga langkah
darurat yang wajib dijalankan pemerintah. Langkah-langkah taktis tersebut
diantaranya:
Buka Neraca Air Wilayah: Pemerintah bersama dinas terkait
harus menyusun peta ketersediaan air waduk dan sungai secara transparan hingga
pertengahan 2027 untuk menentukan prioritas pasokan irigasi.
Berdayakan HIPPA lewat Padat Karya: Menggandeng Himpunan
Petani Pemakai Air (HIPPA) untuk pengerukan sedimentasi lumpur dan perbaikan
saluran air yang bocor, sekaligus menyerap tenaga kerja buruh tani yang
terdampak kemarau.
Penerapan 3 Zona Tanam: Pemerintah daerah wajib membagi
area pertanian ke dalam tiga status keputusan tanam, yaitu Zona Hijau dengan
tetap menanam padi karena pasokan air dijamin aman, Zona Kuning dengan menanam
padi bersyarat dengan benih genjah dan tahan kekeringan, lalu Zona Merah dengan tidak memaksakan padi dan diwajibkan beralih (diversifikasi) ke tanaman palawija
seperti jagung, kedelai, atau sorgum.
"Daerah jangan demi mengejar target lalu membiarkan
petani di wilayah rawan nekat menanam padi. Mengarahkan mereka beralih ke palawija
jauh lebih menyelamatkan modal petani dibanding membiarkan mereka berspekulasi
lalu gulung tikar akibat gagal tanam," tutup birokrat senior yang kenyang
pengalaman di berbagai bidang tersebut. (man)
