1
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Gerakan hemat energi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai digalakkan di Banyuwangi. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, terlihat bersepeda menuju kantor pemerintah kabupaten, Rabu (1/4/2026) pagi.
Ipuk mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) mengurangi penggunaan BBM, dengan bersepeda ke kantor bagi rumahnya dekat, atau naik transportasi umum dan online.
Dari kediamannya Ipuk mengayuh
sepeda menuju Kantor Pemkab Banyuwangi yang berjarak sekitar 2 kilometer.
“Ini langkah kecil untuk
menghemat energi, utamanya BBM. Hari ini saya sengaja gowes menuju kantor.
Selain badan lebih bugar, saya juga bisa bersosialisasi langsung dengan warga,”
ujar Ipuk.
Dalam perjalanan menuju kantor,
Ipuk menyempatkan diri menyapa warga yang ditemuinya di sepanjang jalan. Ia
mengatakan bersepeda tidak hanya menghemat BBM, tetapi juga memberi kesempatan
untuk berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat.
Bahkan Ipuk juga terlihat
bersepeda saat meninjau sejumlah pelayanan publik. Salah satunya saat meninjau
progres pembangunan gedung baru Perpustakaan Daerah.
Ipuk mengajak agar ASN
membiasakan bersepeda bahkan berjalan kaki di lingkungan ASN, bagi mereka yang
tinggal dekat dengan tempat kerja.
“Saya mengajak semua ASN mulai
membiasakan naik sepeda atau jalan kaki, bagi yang rumahnya dekat. Bahkan ada
juga yang memanfaatkan momen ini untuk lari,” ujarnya.
“Apalagi bagi yang kesehariannya
bekerja di belakang meja, duduk lama, ini harus dibiasakan, bahkan dijadikan
budaya karena menyehatkan,” tambahnya.
Jauh sebelum wacana penghematan
BBM, sejak Februari 2026 Bupati Ipuk telah mengeluarkan kebijakan gerakan
penggunaan angkutan umum tiap hari Jumat.
Dalam gerakan itu ASN diminta
untuk menggunakan ojek online (ojol) maupun transportasi umum ke kantor.
Program tersebut tidak hanya
bertujuan mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan
para pengemudi.
Terkait kebijakan pemerintah
pusat yang mulai 1 April 2026 menerapkan work from home (WFH) setiap hari Jumat
bagi ASN dan sektor swasta, Pemkab Banyuwangi masih akan dibahas.
“Ini sedang kami bahas, apakah
Banyuwangi juga memungkinkan melaksanakan WFH. Kalau sudah banyak yang
menggunakan angkot/ojol, jalan kaki, atau bersepeda, saya rasa WFH akan menjadi
pilihan terakhir,” ungkap Ipuk.
Ipuk menambahkan, efisiensi BBM tetap harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah, menurutnya, tetap membutuhkan kecepatan kerja dan koordinasi agar berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara optimal. (*)
