Baca Juga :

• Harga Tes Antigen Covid-19 Turun Menjadi Rp 60 Ribu
• Pulihkan Ekonomi dan Bangun SDM, Banyuwangi Gandeng Puslit Koka sampai UT
• Bupati Ipuk Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2022
• Realisasi APBD Banyuwangi 70,36 Persen, Tertinggi di Jawa Timur
• Pemkab dan DPRD Banyuwangi Tandatangani Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2022

Dalam laporanya, Sri Utami Faktuningsih menyampaikan, dasar yang menjadi landasan dan argumen mendasar tentang perubahan Perda No. 9 Tahun 2013. Diantaranya, mewujudkan regulasi daerah dapat menjamin terselenggaranya penanganan dan pengelolaan sampah yang komprehensif.

"Dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan daya dukung lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman," katanya.

Selain itu, juga memberikan penegasan terhadap sampah atau limbah berbahaya yang dapat mengganggu fungsi lingkungan, seperti sampah plastik dan limbah berbahaya lainya.

"Penyesuaian regulasi menjadi rujukan terhadap prasarana yang dimiliki Pemerintah daerah Pasca berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permen PU No. 3/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga," jelasnya.

Sementara Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani berharap dua Raperda yang sudah disahkan, nantinya bisa berfungsi secara maksimal.

"Semoga kedepannya dua Raperda ini dapat berfungsi maksimal. Karena Raperda tersebut merupakan kebutuhan masyarakat maupun Pemkab Banyuwangi," harap Ipuk.

Dalam kesempatan tersebut, selain mengesahkan peraturan terkait pengeloaan sampah, juga disahkan Raperda lainnya, yakni Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. (fat)