Baca Juga :

• Realisasi APBD Banyuwangi 70,36 Persen, Tertinggi di Jawa Timur
• Berangkat Sekolah, Pelajar Asal Genteng Meregang Nyawa Terlindas Truk
• Putri Tanjung dan Bos-Bos Startup ke Banyuwangi, Tebar Inspirasi ke Anak-Anak Muda
• "Godoc Banyuwangi" Servis Khusus Layanan Kependudukan Bagi Lansia dan Difabel
• Dua Hari Berturut-turut Warga Muncar Digemparkan Penemuan Mayat

"Dengan memperhatikan proyeksi kondisi makro ekonomi dan upaya pencapaian sasaran-sasaran Pembangunan Daerah tahun 2022. Penyusunan RAPBD 2022 juga dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Dewan pada saat pembahasan KUA PPAS," kata Ipuk.

Di tahun 2022 mendatang, kata Ipuk, Pemkab akan berfokus pada upaya pemulihan ekonomi serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Hal itu diwujudkan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan tema pembangunan yang diangkat yakni, "Penguatan Sektor Strategis Untuk Pemulihan Ekonomi Berbasis Pembangunan Perdesaan".

"Ini dirumuskan dalam sembilan prioritas daerah yang dibagi menjadi dua fokus Prioritas yaitu prioritas wajib serta prioritas pendukung," sebutnya.

Ipuk menjelaskan, ada empat poin prioritas wajib diantaranya, yang pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dan antisipasi risiko dampaknya, dengan testing, tracing, dan treatment menuntaskan program vaksinasi serta peningkatan pengawasan protokol kesehatan.

Yang kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Ketiga yakni, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, berdaya saing melalui peningkatan kualitas, aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan. Sedangkan yang keempat meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

"Sedangkan prioritas pendukung strategi pembangunan dibagi menjadi lima fokus prioritas," kata Ipuk.

Adapun lima fokus prioritas pendukung diantaranya, yang pertama fokus pada percepatan penyediaan infrastruktur. Selaras dengan prioritas strategis nasional, mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas, konektivitas dan mobilitas.

Berikutnya menguatkan kemandirian produktivitas ekonomi lokal, UMKM, pariwisata, perikanan, dan pertanian. Ketiga transformasi digital dalam rangka percepatan pelayanan publik, kemudahan perizinan dan fleksibilitas birokrasi.

Keempat, inovasi layanan publik untuk akselerasi peningkatan capaian output dan outcome, transparansi dan akuntabilitas, serta perbaikan kualitas layanan. Kelima yakni, komitmen menurunkan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi ketimpangan.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi, kata Ipuk, diproyeksikan sebesar 4,27 sampai 5,29 persen. yang selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 yang diperkirakan pada kisaran 5,0 persen.

Inflasi diproyeksikan tetap terjaga pada tingkat 3 persen dan Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per US Dollar. Dan Pemerintah Daerah akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan dengan tetap menjaga kewaspadaan terhadap Covid-19 yang masih sangat dinamis.

Bupati Ipuk Fiestiandani juga menegaskan, dampak dari pandemi menyebabkan perekonomian nasional turun sehingga penerimaan negara turun, dan dana transfer kepada daerah turun. Maka tidak sedikit daerah harus meminjam dana pihak ketiga yang jumlahnya bisa mencapai ratusan milyar rupiah untuk menjaga stabilitas keuangan daerahnya.

"Alhamdulillah, kita bersyukur, kondisi ini tidak sampai terjadi di Banyuwangi. Ini karena kita benar-benar memilih skala prioritas dalam perencanaan anggaran, di tengah terbatasnya fiskal daerah," ucapnya.

Dalam nota keuangan RAPBD Tahun 2022, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 2,950 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 483,7 miliar. Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp. 2,404 triliun dan Lain-lain pendapatan yang sah direncanakan sebesar Rp. 63,2 miliar. Komposisi belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp. 2,996 triliun.

Pada sisi belanja, timbul permasalahan utama adalah tingginya tingkat kebutuhan tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah. Sehingga dalam penentuan besaran belanja daerah perlu disusun secara selektif sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

"Sementara untuk komposisi Pembiayaan Daerah pada tahun 2022, Penerimaan Pembiayaan Daerah, direncanakan diterima sebesar Rp. 25 milyar, yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya," tutupnya. (fat)