Baca Juga :

• Diduga Aniaya Rekannya, Remaja Kalibaru Diringkus Polisi
• Kokoon Hotel Banyuwangi Tawarkan Promo Akhir Tahun, Reservasi Sekarang dan Dapatkan Gratis 1 Malam
• Sebanyak 1.020 Pelamar CPNS Banyuwangi Penuhi Passing Grade SKD
• BMKG Imbau Masyarakat Mewaspadai Cuaca Ekstrem di Masa Pancaroba
• Perum Bulog Banyuwangi Serap 17 Ribu Ton Beras Petani Lokal

“Capaian PAD kita hari ini masih di kisaran 53,79 persen atau hanya sekitar 318 miliar, untuk itu kita tidak bisa hanya berasumsi, tapi langkah kongkrit diperlukan untuk menaikkan PAD," ucap Hadi Widodo dalam rapat.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar program prioritas yang dialokasikan melalui tiga program prioritas yakni penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi daerah, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) bisa segera dipercepat dan dilakukan kerja-kerja efektif dan efisien untuk membantu wong cilik.

Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dibacakan ketua fraksinya, H. Khusnan Abadi berharap kualitas perubahan APBD tahun 2021 mampu memenuhi prinsip transparansi, akutanbilitas, responsivitas, keadilan, efisien dan efektif terhadap sasaran target.

Khususnya pemulihan dan pengendalian pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap perubahan sosial yang lebih sejahtera.

”Perubahan APBD tahun 2021 mempunyai nilai strategis pada situasi darurat. Namun demikian bukan berarti eksekutif lepas dari kewajiban untuk merealisasikan target PAD yang telah menjadi kesepakatan bersama," katanya.

Dari sisi belanja daerah, FPKB berpendapat belanja daerah harus menyasar pada konsistensi pencegahan wabah Covid-19 dan upaya pemulihan sektor ekonomi secara nyata.

"Penyerapan anggaran harus bisa memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat," imbuhnya.

Berikutnya, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Fadhan Nur Arifin menyampaikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banyuwangi tahun 2021-2026 yang telah disahkan oleh DPRD pada 9 Agustus 2021 lalu, secara emplisit tertulis target PAD tahun 2021 sebesar Rp. 592,32 miliar.

Tetapi RPJMD yang belum genap dua bulan tersebut mejadi dokumen yang kadaluarsa, karena dalam perubahan APBD 2021 target PAD sudah dikoreksi atau dikurangi menjadi sebesar Rp. 518,68 miliar atau turun sebesar Rp. 74,1 miliar.

”Bukankah antara dokumen RPJMD, RKPD dan APBD itu harus ada singkronisasi antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana diamanatkan pada Pasal 148 Ayat (2) Permendagri No.86 tahun 2017," tuturnya. (fat)