Baca Juga :

• Petani di Banyuwangi Minta Ipuk Lanjutkan Inovasi Pertanian
• Surat Suara Pilbup Diperkirakan Tiba Besok di Gudang Logistik KPU Banyuwangi
• Dukung Pengembangan Olahraga di Desa, Cawabup Banyuwangi Ali Ruchi Sumbang Net dan Bola Voli
• BKN Apresiasi Banyuwangi, Satu-satunya Penyelenggara SKD CPNS Mandiri di Jatim
• Kiai Azaim Ingatkan Warga Binaan Lapas Banyuwangi Tak Lupa Bersyukur

Fraksi PKB mendorong penambahan kuantitas belanja pembangunan, melalui peningkatan belanja modal pada postur APBD Banyuwangi Tahun Anggaran 2025.

"Meski belanja pembangunan ditopang sebagian oleh DAK dan DBH, idealnya tetap belanja modal harus mencapai 30 persen," kata Arvy Rizaldy, Ketua Fraksi PKB DPRD Banyuwangi.

Diantara solusi yang ditawarkan, PKB mendorong eksekutif untuk meningkatkan PAD dengan memaksimalkan aset daerah lewat kolaborasi lintas stakeholder.

"Kami mendorong eksekutif lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola unit usaha daerah dengan melakukan kolaborasi dengan lintas stakeholder, organisasi dan masyarakat," terang Arvy.

Arvy menambahkan, dengan peningkatan PAD nantinya bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan postur belanja modal dari 13,1 persen menjadi 30 persen di tahun 2025.

Tidak harus sekaligus, tapi bertahap setiap tahunnya. Hal itu bertujuan untuk penguatan pada sejumlah sektor di Banyuwangi yang masih dinilai lemah. Seperti pada sektor pendidikan, layanan publik, kesehatan, maupun ekonomi.

Dijelaskan bahwa tema dalam rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025 adalah penguatan ekosistem kualitas SDM yang mendukung ekonomi berkelanjutan. Dengan penambahan postur belanja modal, target yang ingin dicapai itu akan tercover maksimal.

"Kami menyarankan agar Pemkab mulai membenahi postur APBD dengan penambahan persentase pada belanja modal. Sebagai wujud keberpihakan anggaran pada pelayanan publik. Masyarakat tidak hanya dipaksa memperkuat PAD melalui pajak dan retribusi daerah, namun juga dilayani kebutuhannya secara jelas dan skala prioritas," kata Arvy.

Arvy mencontohkan, sektor pendidikan di Banyuwangi masih butuh sentuhan serius. Sebab anggaran wajib pendidikan 20 persen APBD, banyak terfokus pada belanja pegawai, barang dan jasa yang besar. Substansi pengembangan SDM pendidikan hanya sekitar 10 persen.

"Investasi SDM harus menjadi prioritas serius. Kita sedang menghadapi tantangan global dan target indonesia emas 2045. Anggaran pendidikan tidak boleh hanya untuk sekolah negeri, melainkan harus holistik menyentuh swasta dan madrasah," tegasnya.

Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi sorotan legislator dari Fraksi PKB. Arvy menyebut cakupan umum kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) di Banyuwangi saat ini masih di angka 80 persen.

"Hari ini banyak puskesmas di Banyuwangi yang hanya memiliki satu dokter dan harus menangani lebih dari 10 ribu pasien. Padahal idealnya satu dokter maksimal hanya bisa menangani 5 ribu pasien. Pastinya pelayanannya menjadi tidak optimal dan baik, karena nakesnya lebih sedikit dibanding pasiennya. Mendatang UHC di Banyuwangi harus diupayakan setara nasional 98 persen," pungkasnya. (fat)