Baca Juga :

• Temui Pelajar Banyuwangi, Puteri Indonesia Pariwisata 2022 Bagikan Tips Jitu di Dunia Beauty Pageant
• Ajak Anak Banyuwangi Bermain Permainan Tradisional Hindari Ketagihan Gadget
• Pencari Kerang Ditemukan Tewas Setelah Empat Hari Hilang di Perairan Pancer
• Selalu Ikut Tour de Banyuwangi Ijen, Dua Pembalap Asing Dapat Penghargaan Khusus
• Pemkab dan DPRD Banyuwangi Mulai Bahas KUA-PPAS Tahun 2025

“Kami sedang mengembangkan Satu Peta versi 2 yang nantinya bisa diakses oleh publik. Hal ini akan menjadi acuan bersama untuk berbagai hal yang berkaitan dengan geospasial,” ungkap Aris Marfai.

Dengan Satu Peta yang mengintegrasikan berbagai jenis Informasi Geospasial Tematik (IGT) bisa mempercepat proses pelayanan publik. Khususnya yang berkaitan dengan perizinan dan layanan berbasis geospasial lainnya.

“Di dalamnya nanti akan ada IGT tentang batas wilayah, rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan dan lain sebagainya. Sementara ini, baru ada 151 IGT,” papar Aris.

Kerjasama tersebut disambut antusias oleh Ipuk. Menurutnya, langkah tersebut akan menjadi acuan bersama untuk meningkatkan pembangunan.

Dengan kejelasan batas wilayah dalam berbagai tematiknya, akan mempercepat pelayanan yang diberikan kepada publik.

“Di Banyuwangi sendiri memang masih ada sejumlah peta kawasan yang belum sempurna. Seperti halnya batas kabupaten di sisi barat dan beberapa hal lainnya,” ungkap Ipuk.

“Ini tentu akan menjadi terobosan penting untuk memperkuat pelayanan pemerintahan di Banyuwangi. Satu Peta ini akan menjadi acuan bersama,” imbuh Ipuk.

Baik antar instansi pemerintah maupun dengan masyarakat. Dengan kesesuaian satu peta tentunya akan memberi kepastian investasi di daerah,” imbuhnya lagi.

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Abdul Hakim yang turut menyaksikan penandatanganan, mengapresiasi kerjasama antara BIG dan Pemkab Banyuwangi. Hal tersebut dapat semakin meningkatkan SPBE yang dicanangkan pemerintah.

“Kematangan SPBE ini berkorelasi positif dengan pencapaian global transformasi pemerintahan digital Indonesia. Di antaranya pada nilai GovTech Maturity Index dari B pada 2020 menjadi A pada 2022,” pungkasnya. (humas/kab/bwi)