Iklan eL Hotel Banyuwangi

Gapasdap Dorong Percepatan Pembangunan Dermaga di Lintasan Ketapang-GilimanukDPP Gapasdap

Gapasdap Dorong Percepatan Pembangunan Dermaga di Lintasan Ketapang-Gilimanuk

Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo. (Foto: Fattahur)

KabarBanyuwangi.co.id - Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo mendorong adanya penambahan dermaga baru dan peningkatan kapasitas dermaga penyeberangan lintas Ketapang-Gilimanuk.

Gapasdap menyebut, akar persoalan kemacetan berulang justru disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur pelabuhan yang sudah tidak mampu mengimbangi jumlah armada kapal. Lintasan Ketapang-Gilimanuk idealnya memiliki 14 pasang dermaga.

Khoiri mengatakan, dari total 56 kapal yang tersedia di lintasan Ketapang-Gilimanuk, hanya 28 armada yang dapat beroperasi setiap harinya karena keterbatasan fasilitas sandar.

Baca Juga :

"Yang terjadi bukan kekurangan kapal. Bukan hanya kendaraan di darat yang antre, kapal kami juga ikut mengantre untuk mendapat giliran beroperasi karena infrastruktur dermaga belum mencukupi," kata Khoiri seusai mengikuti rakor penanganan kemacetan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk di Pelabuhan ASDP Ketapang, Sabtu (11/7/2026) kemarin.

Gapasdap mendorong pemerintah mempercepat pembangunan dan penambahan dermaga baru di Pelabuhan Ketapang maupun Gilimanuk. Menurut Khoiri, idealnya lintasan tersebut memiliki 14 pasang dermaga agar mampu melayani seluruh armada kapal secara optimal.

"Kalau memang belum bisa langsung membangun 14 pasang, paling tidak setiap tahun ada penambahan dua pasang dermaga," ujarnya.

Selain itu, Gapasdap juga menilai kapasitas dermaga perlu ditingkatkan. Khoiri menyambut positif rencana ASDP menaikkan kapasitas dermaga dari 35 ton menjadi 50 ton, meski belum cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan di lintasan tersebut.

Khoiri berujar, lintasan Ketapang-Gilimanuk memiliki karakteristik Khoiri menjelaskan, lintasan Ketapang-Gilimanuk memiliki karakteristik geografis yang sangat kompleks karena berada di kawasan pertemuan arus laut dengan perubahan tekanan yang tinggi sehingga kerap memunculkan gelombang dan pusaran arus.

"Kalau pemerintah menuntut kami menyediakan kapal lebih cepat, lebih baru, lebih besar, dan lebih modern, maka kami pun harusnya mendapatkan dukungan infrastruktur yang memadai. Dermaga harus cukup jumlahnya, cukup kapasitasnya, dan cukup kualitasnya, termasuk memiliki kolam pelabuhan, breakwater, serta sistem manajemen yang baik," tegasnya.

Khoiri juga mengungkapkan kesiapan Gapasdap membantu pengembangan Dermaga LCM agar mampu melayani lebih banyak kapal. Investasi yang dilakukan operator tersebut diharapkan dapat dikompensasikan melalui biaya sandar yang selama ini dibayarkan ke PT. ASDP Indonesia Ferry.

"Kalau memang harus menunggu terlalu lama, kami siap ikut berpartisipasi melalui koperasi maupun mitra Gapasdap agar kapasitas dermaga bisa segera bertambah. Yang kami inginkan adalah pelayanan penyeberangan menjadi lebih lancar dan antrean tidak terus berulang," ucapnya.

Khoiri berharap sinergi antara pemerintah, operator pelabuhan, legislatif, dan pelaku usaha dapat mempercepat penyelesaian persoalan klasik di lintasan Ketapang-Gilimanuk, sehingga distribusi logistik maupun mobilitas masyarakat menuju Bali, NTB, dan NTT dapat berlangsung lebih lancar, aman, dan efisien. (fat)