Baca Juga :

• Rekap Belum Tuntas, Tiga Saksi Partai di Banyuwangi Layangkan Penolakan
• Hujan Deras Disertai Angin Kencang, Pohon Besar Tumbang dan Melintang di Jalan Srono - Banyuwangi
• Lestarikan Angklung Caruk, Desa Singojuruh Resmi Dijuluki Bumi Angklung
• Rekapitulasi Memanas! Amplop D Hasil Kecamatan Glagah Tak Tersegel, Saksi Ragukan Keabsahan Data
• Siap-siap, Polresta Banyuwangi Bakal Operasi Keselamatan Semeru Mulai 4 Maret 2024

Menurutnya indikasi kecurangan terjadi sejak awal sebelum proses pemungutan suara pada 14 Februari 2023 lalu. Dia mengamati banyak terjadi praktik politik uang dan sembako pada masa tenang. Termasuk saat hari H coblosan, informasi yang diterimanya banyak terjadi money politik dilakukan secara terang-terangan.

"Yang jelas itu kan melanggar UU Pemilu. Tapi apakah itu menjadi temuan, kan ternyata tidak," kata Basuki, Minggu malam (3/3/2024).

Fenomana indikasi pelanggaran itu disebut tidak terendus oleh Bawaslu dan jajaranya yang berada di lapangan. Ia pun mempertanyakan integritas dan kinerja lembaga pengawas pemilu itu.

Bahkan, kata Basuki, proses rekapitulasi mulai tingkat TPS hingga kecamatan semuanya terindikasi kecurangan.

Dia menyebut pada proses rekapitulasi di kecamatan, PPS tidak menyampaikan hasil pengutan di masing-masing kelurahan/desa. Alasannya terlambat.

Tapi pengawas menormalisasi itu dengan dalih karena petugas masih baru, kurang berpengalaman dan sebagainya. Itu pun, masih kata Basuki, juga tidak menjadi temuan.

"Nah ini syarat kecurangan di tingkat TPS. Saya menemukan C1 itu adanya penggelembungan suara antara 10-15 suara di beberapa TPS. Masuk perhitungan di kecamatan, ada plano ganda.Tapi nyatanya tidak menjadi temuan dari panwas dan Bawaslu," bebernya.

Kecurigannya akan terjadinya indikasi kecurangan itu diperkuat saat prosesi rekapitulasi tingkat kabupaten. Terjadi selisih pada rekapitulasi Kecamatan Rogojampi, Glagah, dan Kabat. Hingga menyebabkan proses rekap berjalan molor.

Di Kecamatan Glagah, juga sempat terjadi insiden dimana amplop form D Hasil tidak tersegel. PPK mengganti segel dengan lem perekat.

"Itu kan jelas menguatkan indikasi adanya perubahan data hasil rekap," kata dia yang juga menjadi saksi partai dalam prosesi rekapitulasi tingkat kabupaten.

Alasan-alasan itu yang membuatnya meragukan prosesi pemilu 2024 di Banyuwangi. Ia pun tegas menolak hasil rekapitulasi pemilu di Bumi Blambangan.

"Jadi saya menilai sejak masa tenang itu ada indikasi kecurangan-kecurangan yang terstruktural akan tetapi dibiarkan. Saya menilai Bawaslu tidak bisa melaksanakan tupoksinya dengan benar," jelasnya.

Terkait keberatan dan penolakan hasil pemilu ini, Basuki mengaku juga akan berkirim surat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

"Supaya didengarkan keluhan kita ini, kita akan berkirim surat juga ke DKPP," tegasnya.

Terpisah, Ketua Partai Bulan Bintang (PBB), M Nur Wahid menyampaikan alasan serupa. Ia menolak karena alasan banyaknya indikasi kecurangan.

"Terutama saat proses rekapitulasi di Kabat, Glagah dan Rogojampi. Contoh di Kecamatan Kabat ada 94 TPS yang dilakukan perbaikan dan pembenahan. Kalau 1-2 TPS itu baru perbaikan, tapi kalau 94 itu pengkondisian," kata dia.

"Makanya kita menolak hasil ini karena kita nilai tidak jurdil," imbuhnya.

Sementara Ketua DPC Partai Garuda, Yusuf Hidayat saat dikonfirmasi wartawan belum memberikan tanggapan. (fat)