Baca Juga :

• Bertemu Bupati Ipuk, Kalapas Banyuwangi Bahas Penguatan Sinergi Antarinstansi
• Advokat Peradi Banyuwangi Laporkan Aktivis ke Polisi
• Paving Jalan TPU Alasmalang Banyuwangi Diduga Dibongkar Tuai Protes Warga
• Bupati Beri "Ultimatum", Pesan Serius Untuk Pejabat Birokrasi
• Polisi Bongkar Praktik Umroh Fiktif, di Banyuwangi, Dua Perempuan Ditetapkan Tersangka

Menurutnya, pemerintah terus melakukan pembinaan kepada masyarakat maupun penyelenggara perjalanan umrah dan haji. Tujuannya untuk menghindari praktik travel ilegal yang dapat merugikan calon jemaah.

Imam Mustakim menyebut, ada sejumlah ketentuan dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi biro travel agar bisa terdaftar resmi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

"Ada banyak tahapan perizinan yang harus dilalui. Yang jelas harus berbadan hukum berbentuk PT, memiliki izin resmi usaha biro perjalanan wisata dan telah beroperasi minimal dua tahun, kalau sudah mencukupi persyaratan, bisa mengusulkan menjadi PPIU," jelasnya.

Imam Mustakim menegaskan, masyarakat yang berencana menunaikan ibadah ke Tanah Suci sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah.

Kemenhaj Banyuwangi juga mengimbau warga untuk memastikan legalitas status travel melalui aplikasi resmi dan tidak tergiur dengan promo berangkat haji maupun umrah dengan harga murah.

"Cara paling mudahnya, masyarakat bisa datang langsung ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah, atau bisa pula membuka aplikasi Satu Haji. Di aplikasi tersebut lengkap, bisa dicek travel itu resmi atau tidak," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pihak kepolisian setempat saat ini tengah menangani kasus travel umrah ilegal yang dilakukan oleh PT Sahabat Zivana Haramain. Ada dua orang perempuan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Korban sementara berjumlah 11 orang. Mereka gagal berangkat umrah meski telah membayar lunas. Total kerugian ditaksir mencapai Rp 400 sampi 500 juta dan masih berpotensi bertambah. (fat)