Baca Juga :

• Dewan Minta Penindakan Gerai Rapid Test Cacat Prosedur Tak Pandang Bulu
• Gubernur dan Para Kepala Daerah Kepulauan Riau, Pelajari Pengelolaan Pelayanan Publik Banyuwangi
• Satgas Covid-19 Tutup Paksa Gerai Rapid Test Unprosedural di Kawasan ASDP Ketapang
• Personil Polresta Banyuwangi Jalani Swab Antigen dan Wajib Scan Barcode PeduliLindungi
• Polresta Banyuwangi dan Polsek Jajaran Gencarkan Operasi Yustisi Prokes

"Beberapa upaya untuk menuju Zero ODOL pada 2023 pun sudah dilakukan, diantaranya, normalisasi, transfer muatan, hingga pemberian sanksi," kata Budi Setiadi.

Keberadaan ODOL ini, kata Budi, selain kerap menimbulkan kecelakaan, juga membuat negara mengalami kerugian mencapai triliunan rupiah.

Budi menegaskan, kendaraan yang ODOL ini melanggar Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Penindakan dengan pasal ini, dalam berkas perkara, dendanya bisa mencapai 25 juta," jelasnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi. (Foto: Fattahur)

Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari seluruh pihak dalam rangka mensukseskan program Zero ODOL yang mulai berlaku pada 2023 mendatang.

"Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, dan dukungan dari semua pihak, baik dari Perhubungan, Kepolisian, Pemerintah Daerah, asosiasi pengemudi maupun asosiasi operator kendaraan ini dapat mewujudkan Indonesia bebas ODOL mulai 2023," tambahnya.

Budi Setiyadi mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memerangi ODOL. Salah satunya dengan dikeluarkannya Perbup terkait kendaraan ODOL, yang didalamnya mengatur soal kendaran ODOL tidak akan lolos uji apabila tidak sesuai standar.

"Ini sejalan dengan yang kita lakukan saat ini. Untuk semua uji berkala di seluruh Indonesia, kita sedang perbaiki tata cara, tata kelola uji berkala, upaya pengoperasian jembatan timbang, hingga perbaikan SDM. Kita lakukan bertahap, kita masih punya sisa waktu sekitar sepuluh bulan dalam mewujudkan program Zero ODOL," pungkasnya. (fat)