1
Ketua DPRD Banyuwangi dan anggota dewan lainnya bersama sejumlah stakeholder pelabuhan. (Foto: Fattahur)
KabarBanyuwangi.co.id - DPRD Banyuwangi mendorong eksekutif
membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepelabuhanan untuk optimalisasi
pendapatan asli daerah.
Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara mengatakan,
pemerintah daerah perlu menggali potensi pendapatan yang selama ini belum
tergarap secara optimal.
"Kita punya pelabuhan tapi potensinya tidak tersentuh,
Sehingga ini sudah seharusnya dilirik," kata Made kepada wartawan, Sabtu
(26/9/2026) lalu.
Dengan membentuk BUMD Kepelabuhanan, Made meyakini potensi
ekonomi yang ada akan terserap maksimal untuk memperluas ruang fiskal daerah.
Kondisi Pelabuhan Ketapang yang saat ini sering mengalami
kemacetan tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah. Pemkab bisa menjadikan
momentum itu untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor kepelabuhanan.
"Ini saatnya kemacetan juga dilirik oleh Pemkab. Ada
potensi yang pemerintah daerah bisa mengelola PAD disitu. Banyak, yang selama
ini belum pernah disentuh sama sekali," ujarnya.
Made mencontohkan Cilegon yang telah menjalankan BUMD
dengan mengelola sektor jasa kepelabuhanan, seperti penyediaan air bersih, jasa
pandu, hingga pelayaran.
Made menyebut Banyuwangi mampu memenuhi kebutuhan air di
kawasan pelabuhan karena infrastrukturnya sudah memadai. Namun, potensi
tersebut belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah.
"Kita punya infrastruktur air bersih, tapi sampai hari
ini kan enggak dikelola. Coba cek, selama ini di pelabuhan air bersih ngambil
dari mana? Kenapa enggak daerah yang masukkan?" katanya.
Selain air bersih, sektor pelayaran juga dinilai berpeluang
menjadi sumber pendapatan daerah. Pemkab bisa masuk melalui BUMD dengan
mengelola kapal yang memenuhi kebutuhan penyeberangan.
"Daripada kapal-kapal yang kecil-kecil tadi kan
dimasukkan juga. Kapal kecil-kecil yang enggak layak, singkirkan. Karena memang
sekarang sudah harus muatan yang besar-besar. Kenapa enggak Pemkab yang
masuk?," kata Made.
Made mengungkapkan, pengelolaan operasional tidak harus
dilakukan sendiri oleh BUMD. Pemkab dapat menggandeng ASDP,agar daerah tetap
memperoleh pendapatan tanpa terbebani persoalan manajemen.
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku telah menyampaikan
gagasan ini ke Pemkab Banyuwangi. Namun idenya tersebut belum diterima.
"Sudah saya sampaikan ke Pemkab Banyuwangi. Kalau
ribet urusan manajemen, serahkan ke KSOP, ke ASDP. Kita terima pendapatannya.
Itu solusi ditengah kebijakan fiskal yang terbatas ini," tandasnya. (fat)
