Baca Juga :

• Dirjen Bina Adwil Kemendagri Gaungkan Gerakan Indonesia ASRI di Banyuwangi, Libatkan 1.500 Peserta Bersihkan Pesisir
• Peneliti BRIN Temukan Tomiyamichthys Oriens, Spesies Ikan Gobi Udang dari Laut Banyuwangi
• Jadi Tuan Rumah Konsolidasi ASCN Indonesia, Banyuwangi Jadi Model Smart City Rural
• Kolaborasi BEC dan SCF Dongkrak UMKM Banyuwangi, Business Matching Capai Rp 1,22 Miliar
• BMKG Sebut Angin Timuran Jadi Biang Kerok Gelombang Tinggi di Perairan Banyuwangi

Program penguatan kapasitas pegawai BPR/BPRS tersebut merupakan implementasi Blueprint Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan (SDM SJK) untuk membangun SDM yang profesional, kompeten, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjawab tantangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan dinamis.

Kepala OJK Jember, Aris Budiman menyampaikan, penguatan kualitas SDM harus berjalan seiring dengan peningkatan kinerja dan tata kelola BPR/BPRS.

"SDM yang unggul menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan usaha, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih luas, khususnya di daerah,” kata Aris dalam keterangan persnya, Selasa (21/7/2026).

Aris memaparkan kinerja BPR/BPRS di wilayah Sekarkijang hingga Mei 2026 masih tumbuh positif. Penyaluran kredit mencapai Rp. 2,17 triliun, naik 4,28 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan kontribusi terbesar ditopang oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran.

Capaian tersebut mencerminkan peran aktif BPR/BPRS dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di daerah. Kontribusi penyaluran kredit terbesar berasal dari Kabupaten Jember sebesar Rp. 989,58 miliar, diikuti Banyuwangi mencapai Rp. 267,08 miliar.

OJK terus mendorong BPR/BPRS memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyaluran pembiayaan yang produktif, khususnya kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

Dalam kegiatan evaluasi tersebut, OJK juga membahas berbagai aspek strategis yang memengaruhi kesehatan dan keberlangsungan usaha BPR/BPRS, meliputi penguatan permodalan, penerapan tata kelola yang baik, pelindungan konsumen, serta penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan.

Evaluasi itu diharapkan menjadi sarana bagi BPR/BPRS untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan sekaligus memperkuat daya tahan dalam menghadapi dinamika industri jasa keuangan.

OJK meyakini bahwa sinergi antara penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM, penerapan tata kelola yang baik, serta pelindungan konsumen menjadi fondasi penting bagi BPR/BPRS untuk terus tumbuh, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah, dan memberikan layanan keuangan yang semakin berkualitas kepada masyarakat.

"Tentu OJK akan terus mendorong pengembangan industri BPR/BPRS yang sehat, kuat, berintegritas, adaptif, dan berdaya saing sebagai bagian dari upaya mewujudkan sektor jasa keuangan yang inklusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di wilayah Sekarkijang," imbuhnya. (fat)