Kolaborasi dengan BP2MI, Pemkab Banyuwangi Perkuat Perlindungan Pekerja MigranPemkab Banyuwangi


Kolaborasi dengan BP2MI, Pemkab Banyuwangi Perkuat Perlindungan Pekerja Migran

Keterangan Gambar : (Foto: Humas/kab/bwi)

KabarBanyuwangi.co.id - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bertemu dengan Koordinator UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Banyuwangi membahas permasalahan dan penanganan buruh migran di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Ipuk juga melakukan sambungan videocall dengan Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Pertemuan tersebut berlangsung hangat di ruang kerja Bupati Ipuk, Selasa (20/4/2021).

“Kolaborasi dengan BP2MI akan kami perkuat. Tadi kami bahas beberapa hal urgen, seperti kasus yang dihadapi pekerja migran di luar negeri dan masih maraknya jalur ilegal. Ini pekerjaan rumah bersama,” ujar Ipuk.






Baca Juga :

Koordinator UPT BP2MI Banyuwangi, Muhammad Iqbal, mengatakan, perlindungan pekerja migran adalah kerja bersama. “Tahun lalu ada sekitar 3.000 warga Banyuwangi yang berangkat menjadi pekerja migran. Kami kawal mulai pelatihan sampai sertifikasi,” ujarnya.

Iqbal menjelaskan, kewenangan perlindungan pekerja migran saat ini bukan kewenangan dari pemerintah pusat semata. Berdasarkan aturan yang baru, saat ini kewenangan perlindungan didistribusi hingga ke level desa.

“Dengan kerja kolaborasi yang selama ini banyak Banyuwangi lakukan, kami berharap sinergitas dengan BP2MI bisa ditingkatkan. Kami berharap Banyuwangi bisa jadi referensi suatu daerah yang concern pada perlindungan pekerja migran,” katanya.

Iqbal menyampaikan, BP2MI tengah menjalankan program Sikat Sindikat, memerangi pengiriman pekerja migran di luar prosedur resmi. Menurut dia, wilayah tapal kuda berpotensi cukup banyak terjadinya perdagangan orang.

“Sudah banyak dukungan Bupati Banyuwangi kepada kami, seperti memfasilitasi kantor operasional BP2MI. Kami berharap kita terus meningkatkan kolaborasi pemberantasan pengiriman pekerja ilegal ini,” kata Iqbal.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat berbincang via videocall dengan Bupati Ipuk. Benny meminta dukungan pemkab terhadap program memerangi sindikat ilegal yang tengah digencarkan oleh BP2MI saat ini.

“Kita serius memerangi sindikat pengiriman tenaga kerja ilegal. Ini merugikan semua. Kita membuat satgas penanganan ini. Di satu sisi, kami juga terus melakukan upaya peningkatan kapasitas pekerja yang akan dikirim ke luar negeri. Kami meminta Ibu Bupati mendukung membantu upaya-upaya ini,” kata Benny.

“Kami siap bersinergi. Melindungi keselamatan pekerja migran menjadi perhatian kita bersama,” jawab Ipuk.

Ipuk lalu menjelaskan, pihaknya tengah merancang sejumlah program perlindungan. Misalnya, meningkatkan kapasitas para pekerja yang akan dikirim. 

“Kami berencana akan membantu memfasilitasi sertifikat keahlian yang dibutuhkan para pekerja. Kami juga siap mendukung program pelatihan yang tengah dilakukan BP2MI di kantong-kantong pengiriman calon pekerja migran,” kata Ipuk.

Program perlindungan juga dirancang bagi para keluarga dan eks pekerja migran. Misalnya, memperkuat bantalan ekonomi para keluarga dan eks pekerja migran. Sehingga pekerja migran yang berada di luar negeri bisa tenang memikirkan keluarganya di kampung halaman.

Ipuk menambahkan, pemkab juga akan memberikan pendampingan bidang pendidikan untuk anak-anak pekerja migran dan keluarganya. Pemkab juga akan rutin menggelar silaturahmi online bagi keluarga besar pekerja migran Banyuwangi. Tujuannya untuk memperkuat solidaritas sosial di antara mereka.

“Kami juga tengah menyiapkan program baru yang disebut ‘Ruang Rindu’ (ruang pemberdayaan dan perlindungan ibu). Program ini salah satunya untuk memperkuat ruang perlindungan bagi keluarga pekerja migran,” pungkas Ipuk. (Humas/kab/bwi)