Baca Juga :

• Hari Anak, Bupati Ipuk Peringatinya Bareng Anak-Anak Disabilitas
• Klinik Firdaus Kembali Memberikan Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis
• Zaenal Fanani Pertahankan Jersey Merah Putih XCO Kejurnas Balap Sepeda INC 2022
• Memiliki Dua Basis dan Tiga Pilar, Bupati Ipuk Luncurkan Banyuwangi Tanggap Stunting
• Seekor Monyet Satroni Kantor Bupati Banyuwangi, Bikin Heboh dan Gaduh Pekerja

“Ada 91 Kepala Keluarga (KK) warga RW 003 Dusun Krajan Desa Ketapang saat ini menempati tanah negara selama hampir 27 tahun yakni sejak tahun 1995. Mereka ingin tanah negara yang ditempati menjadi hak milik," kata Irianto kepada wartawan.

Pertimbangan mereka mengajukan permohonan untuk diberikan hak milik atas tanah negara tersebut diantaranya, karena telah turun menurun menempati tanah negara sejak tahun 1995, telah terbit SPPT PBB dan rajin memenuhi kewajiban membayar pajak PBB, tidak punya tempat tinggal dan status tanah bukan milik Pemerintahan Desa Ketapang maupun instansi lainnya.

“Di wilayah itu sudah ada beberapa sertifikat tanah yang telah diterbitkan, dan tanah itu kita cermati di Leter C statusnya bukan tanah kas desa, namun tanah negara yang layak untuk dimohon," katanya.

Keinginan warga, kata Irianto, ditampung untuk selanjutnya akan coba dikonsultasikan dan dikomunikasikan dengan instansi dan lembaga terkait untuk membahas permohonan hak milik tanah dari warga Dusun Krajan Desa Ketapang yang berasal dari tanah negara. "Sementara masih kita tampung untuk selanjutnya kita coba komunikasikan dengan pihak-pihak terkait," pungkasnya. (fat)