Baca Juga :

• Firsta Yufi dari Jebeng Banyuwangi ke Puteri Indonesia 2025, Bupati Ipuk: Inspirasi Anak Muda
• Sepekan Berlalu SAR Banyuwangi Tak Berhasil Temukan Nelayan Hilang di Perairan Wongsorejo, Pencarian Dihentikan
• Terdesak Ekonomi, Pemuda di Banyuwangi Gadai Motor Curian Milik Pencari Rumput
• Miris, Hamparan Sampah Cemari Laut di Sekitar Ikon Wisata Watu Dodol Banyuwangi
• Viral Aksi Buang Sampah Sembarangan di Pesisir Muncar Banyuwangi, Ternyata Ini Orangnya

"Dengan adanya kerja sama yang kuat berbagai pihak, diharapkan praktik rentenir dapat ditekan, sehingga masyarakat mendapatkan akses keuangan yang lebih terjangkau dan aman," tuturnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak serta selektif dalam memilih sumber pembiayaan, dan menghindari lembaga yang tidak memiliki izin resmi.

"Kita mengimbau masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan lembaga jasa keuangan yang resmi dalam memenuhi kebutuhan permodalan, agar tidak terjerat masalah di kemudian hari," ucapnya.

Komisi II juga mendorong langkah tegas terhadap koperasi yang menyimpang dari fungsinya dan justru beroperasi seperti rentenir.

Emy meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan, memperkuat regulasi, serta menindak pelanggaran.

"Koperasi yang beroperasi sebagai rentenir bisa dikenai sanksi, termasuk pencabutan izin usaha simpan pinjam," tegasnya.

Emy juga menegaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak memiliki program khusus untuk pelunasan utang warga secara langsung.

"Di Banyuwangi ini tidak ada program bantuan pelunasan utang, yang ada hanyalah program dari pemerintah pusat, khusus diberikan untuk UMKM terdampak Covid-19, dan itu pun berlaku bagi nasabah bank milik negara serta telah melewati masa jatuh tempo selama kurang lebih 10 tahun," kata Emy. (fat)