1
Destinasi wisata Pantai Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi. (Foto: Istimewa)
KabarBanyuwangi.co.id - Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Banyuwangi dari sektor retribusi tempat wisata pada tahun 2025 belum
mencapai target.
Target penerimaan PAD dari retribusi pariwisata pada tahun
2025 ditetapkan sebesar Rp. 3,4 miliar. Realisasi pendapatan yang berhasil
dikumpulkan hanya mencapai sekitar Rp 1,3 miliar.
Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati Akhir Tahun Anggaran 2025, jumlah wisatawan Nusantara tercatat meningkat
dari 3,28 juta orang pada 2024 menjadi 3,50 juta orang di 2025.
Adapun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara turut
menunjukkan tren positif, naik dari 122,90 orang di tahun 2024 menjadi 166,99
orang pada 2025.
Sayangnya, lonjakan kunjungan tersebut belum berbanding
lurus dengan capaian PAD. Kondisi ini menjadi perhatian Komisi III DPRD
Banyuwangi saat melakukan pembahasan LKPJ Bupati dalam rapat Banggar di gedung
dewan, Senin (13/4/2026).
"Jika melihat angka kunjungan wisata ke Banyuwangi
tahun 2025, sangat luar biasa. Namun capaian penerimaan retribusi pariwisata
masih jauh dari target, yang hanya terealisasi sebesar 31 persen," kata
Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Febri Prima Sanjaya ditemui usai rapat.
Politisi Partai NasDem tersebut mempertanyakan transparansi
pengelolaan retribusi di tempat wisata. "Hal ini tentu menjadi tanda tanya
kami, bagaimana pengelolaan retribusi di tempat wisata itu?, apakah terjadi
kebocoran yang sistematis?," ucapnya.
Komisi III DRPD juga menyoroti sistem e-ticketing
pariwisata yang telah diterapkan di Banyuwangi dan diklaim terintegrasi secara
online dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat.
"Sistem e-ticketing pariwisata ini belum maksimal dan
belum termonitor dengan baik hingga saat ini. Kita akan cari tahu apakah sistem
ini masih efektif atau tidak, dilain hal pelasana tugas kepala dinasnya juga
baru," kata Febri.
Komisi III menggelar rapat kerja khusus dengan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata beserta pelaku wisata untuk membahas persoalan ini.
"Untuk menindaklanjuti hal ini, Komisi III akan
melakukan rapat kerja khusus bersama dinas terkait dan pengelola destinasi
wisata, dengan tujuan diskusi mengurai persoalan yang menjadi kendala di
lapangan," pungkasnya. (fat)
