1
(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Program pelayanan di level desa ala Banyuwangi, Smart Kampung, mendapat apresiasi khusus dari Pemerintahan Jepang. Negeri Matahari Terbit itu pun menyatakan akan memberikan dukungan teknologi terhadap pengembangan Smart Kampung di Banyuwangi.
Hal itu diungkapkan tim studi dari Kementerian Agraria, Infrastruktur, Pariwisata, dan Transportasi (MLIT) Jepang yang datang langsung dari Jepang ke Banyuwangi. Tim dipimpin Direktur Proyek Pacific Consultants Co., Ltd., Hidetoshi Tamaoka, yang berada di Banyuwangi sejak 30 Januari-10 Februari 2022.
Di Indonesia, hanya ada 2 daerah
yang menjadi pilot project Pemerintah Jepang, salah satunya Kabupaten
Banyuwangi.
Hidetoshi Tamaoka mengaku, awalnya
mengira bahwa Smart Kampung hanya fokus pada upaya digitalisasi desa. “Ternyata
tidak. Di lapangan saya melihat bahwa Smart Kampung adalah kebijakan yang fokus
pada peningkatan layanan yang semakin mudah dan cepat. Kami sudah bertanya
kepada sejumlah warga, rata-rata mereka mengaku puas dengan layanan yang diberikan,”
kata Hidetoshi Tamaoka.
Dia telah diterima Bupati
Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di sela-sela kegiatan Bupati Ngantor di Desa
(Bunga Desa) di Desa Setail, Kecamatan Genteng, Rabu (2/2/2022).
(Foto: Humas/kab/bwi)
Sebelumnya, tim Jepang ini
mengunjungi pelaksanaan Smart Kampung di Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari.
Di sana, dia melihat bagaimana warga desa melakukan pengurusan dokumen
kependudukan dengan menggunakan anjungan mesin mandiri hanya dengan menggunakan
KTP. Mereka melihat bagaimana kantor desa dibangun sebagai pusat aktivitas
warga. Di sana juga terpampang APBDesa.
“Tidak hanya sekedar membuat mesin
ATM, tapi Banyuwangi juga melatih warga desa untuk melaksanakan digitalisasi.
Selain itu, di sini juga melengkapinya dengan pelayanan keliling ke
warga-warga. Banyuwangi tidak sekedar membuat network digital, namun lebih jauh
juga membangun human network. Hubungan antar manusia masih dijaga,” kata
Hidetoshi.
Menurut dia, apa yang dilakukan
desa di Banyuwangi juga patut ditiru oleh Jepang. “Ini luar biasa,
jaringan digital dan jaringan manusia dibangun secara bersamaan dan semakin
meluas. Bahkan di setiap desa, demi layanan yang lebih baik, staf desa
melakukan inovasi untuk memecahkan permasalahan di lapangan. Ini hal yang patut
ditiru,” imbuhnya.
Pihaknya pun menyatakan siap
mendukung pengembangan Smart Kampung. Dia menyebut, sedikitnya ada 3 sektor
yang akan menjadi fokus pengembangan ke depan, yakni pariwisata, pertanian, dan
UMKM.
“Kami ingin memanfaatkan teknologi
digital yang ada di Jepang untuk mensupport Banyuwangi. Tentu disesuaikan
dengan kondisi yang ada di sini. Makanya kami datang untuk memetakan program
seperti apa yang cocok diterapkan di Banyuwangi,” kata dia.
(Foto: Humas/kab/bwi)
Bupati Ipuk mengucapkan terima
kasihnya yang tinggi atas dukungan Jepang kepada Smart Kampung Banyuwangi.
“Jepang salah satu negara maju di bidang teknologi digital. Kerjasama dengan
Jepang tentu menjadi peluang baik bagi Banyuwangi,” kata Ipuk.
Smart Kampung merupakan program
pengembangan desa terintegrasi yang memadukan penggunaan TIK berbasis serat
optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan
pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan.
Program ini telah dijalankan sejak
2015 lalu dirancang juga untuk membuat pelayanan publik di Banyuwangi, terutama
untuk warga desa menjadi lebih efisien dan efektif.
"Program Smart Kampung untuk
memudahkan pelayanan publik hingga tingkat desa, yang dipadu dengan
pemberdayaan. Ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi
warga," kata Ipuk.
(Foto: Humas/kab/bwi)
Melengkapi Smart Kampung,
Banyuwangi kini juga membuat program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa),
secara rutin bupati berkantor di desa-desa. Tinggal seharian di sana, dari pagi
sampai petang untuk mengurai dan menjemput bola berbagai urusan warga.
”Banyuwangi adalah daerah terluas
di Jawa. Ada warga tinggal di desa di perkebunan. Aksesnya jauh. Sebagian
layanan memang online, tapi tidak semua warga punya smartphone. Maka kita
dekatkan layanan ke sana, kita bawa layanan pemerintahan mendekat, terutama
layanan adminduk,” jelasnya.
Berdasarkan data lintas dinas,
jumlah urusan yang mendapat solusi selama berkantor di desa mencapai lebih dari
25.000 urusan berbagai sektor telah terurai.
”Ada anak terancam putus sekolah, langsung diatasi. Ada masalah transportasi untuk petugas kesehatan di daerah yang geografisnya sulit, teratasi juga. Termasuk melihat infrastruktur apa yang perlu segera ditangani,” jelasnya. (Humas/kab/bwi)
