Baca Juga :

• Beredar Surat Rekom PKB Duetkan Ali Makki-Ali Ruchi, Ini Penjelasan Ketua DPC
• Srikandi Blambangan Upacara Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Wisma Raga Satria
• Asah Kemampuan, Personil Polresta Banyuwangi Latihan Menembak Sasaran
• Pekerja Serabutan hingga Tukang Pijat Berangkat Umrah, Ketua Majelis Taklim Al-Firdaus Bersyukur
• Terpilih Kembali, Politisi PKB Mafrochatin Ni'mah Lanjutkan Kiprah di DPRD Banyuwangi

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan keterbukaan informasi publik.

"Tujuannya agar masyarakat bisa mengakses semua produk hukum daerah dengan cepat dan mudah," kata Ipuk.

Penghargaan diserahkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM RI Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra, M.Y. Bramuda, di Jakarta, Kamis (22/8/2024). 

Bramuda menjelaskan Banyuwangi juara JDIHN Awards kategori Kabupaten. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian atas 7 aspek dan 32 indikator.

Tujuh aspek dimaksud meliputi organisasi, SDM, koleksi dokumentasi hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana penunjang, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta inovasi dan pengembangan JDIH.

"Nilai Banyuwangi unggul pada keseluruhan aspek penilaian lainnya. Verifikasi penilaian dilakukan langsung oleh tim Kemenkumham RI di Banyuwangi," urai Bramuda.

Bramuda menambahkan, JDIH Banyuwangi telah meluncurkan berbagai inovasi. Misalnya, inovasi e-konsultasi Publik Produk Hukum Daerah.  

JDIH Banyuwangi juga memiliki pelayanan bagi kelompok disabilitas dengan program “Jalan Desaku Wangi” (Jasa Pelayanan Hukum bagi kelompok Disabilitas Banyuwangi).

"Banyuwangi menyediakan peraturan daerah dengan huruf braille, serta video publikasi peraturan daerah dengan bahasa isyarat," pungkas Bramuda. (humas/kab/bwi)