Rapat Banggar pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD Banyuwangi 2024. (Foto: Fattahur)
KabarBanyuwangi.co.id – Pendapatan asli daerah (PAD) dalam Kebijakan Umum Perubahan dan Priorias Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Banyuwangi Tahun 2024 ditargetkan mengalami kenaikan Rp 620 miliar.
Kenaikan target PAD disepakati dalam rapat yang digelar Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banyuwangi, Jumat (2/8/2024).
"Peningkatan PAD itu dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan kemampuan, kemandirian
daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah," kata Ruliono, Wakil
Ketua DPRD Banyuwangi sekaligus Pimpinan Banggar.
Menurut Ruliono, masih ada beberapa potensi yang belum
tergali untuk menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Di antaranya, membuat
badan usaha daerah aneka usaha yang memproduksi air minum kemasan. Juga
memaksimalkan pengelolaan aset.
"Untuk meningkatkan PAD sekaligus mencegah potensi
defisit anggaran, kita juga memberikan masukan agar Pemda segera mengalihkan
saham tambang emas di PT Merdeka Cooper Gold menjadi Dana Abadi,"
tambahnya.
Ruliono berasumsi, seluruh saham yang nantinya dijual
kemudian didepositokan ke bank pemerintah sebagai dana abadi dan bunganya bisa
menjadi penerimaan daerah dalam bentuk PAD.
"Kami percaya bahwa pengalihan saham Pemkab Banyuwangi
di PT MCG ke Dana Abadi adalah langkah yang tepat dan strategis,” ucapnya.
“Dana tersebut tidak akan habis, bisa digunakan untuk
kepentingan jangka panjang masyarakat dan akan membantu menciptakan lebih
banyak peluang serta manfaat bagi anak cucu kita," imbuhnya.
Sementara itu, Sekda sekaligus Ketua TAPD Banyuwangi,
Mujiono membenarkan bahwa dewan mendorong Pemda untuk meningkatkan PAD
berdasarkan potensi dan perkembangan yang ada.
"Target PAD kita naikan dari semula Rp. 605 miliar
menjadi Rp. 620 miliar," kata Mujiono.
Upaya yang ditempuh untuk mendongkrak PAD, di antaranya
memaksimalkan pengelolaan aset daerah, optimalisasi pajak parkir, pajak hotel
dan restoran serta pajak jaringan internet yang selama ini masih belum tergali.
"Akan kita maksimalkan pengawasan penerimaan pajak dan
retribusi daerah melalui tax monitor," tandasnya. (fat)