Baca Juga :

• Pemotor Perempuan Meninggal Mendadak di Depan Kantor Desa Sarongan
• Polresta Banyuwangi Gelar Pasukan Gabungan Operasi Keselamatan Semeru 2022
• Sambut Nyepi, Umat Hindu Desa Patoman Melaksanakan Melasti di Pantai Blibis
• MUI Jelaskan Masalah Penurunan Nama Ormas di Banyuwangi
• Dewan Gencar Sosialisasi Cegah Penyalahgunaan Narkoba

Padahal, kata Sofiandi, berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, seharusnya peraturan bupati sudah diterbitkan maksimal 6 bulan setelah Perda tersebut diundangkan.

Oleh karena itu, dewan mendesak Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas segera menerbitkan Perbup sebagai tindak lanjut dari Perda tentang pencegahan narkorba.

Sofiandi menjelaskan, Perda yang telah disahkan oleh dewan, terdapat sejumlah pasal atau klausul yang  perlu diatur lebih teknis dalam Perbub. "Sehingga dalam pelaksanaanya sejumlah pasal yang perlu penjelasan tersebut tidak terjadi multi tafsir atau sumir," tuturnya.

Ia mencontohkan, seperti pasal dalam Perda tentang P4GNPN mengenai pembiayaan tes anti narkoba terhadap pelajar. Dalam pasal tersebut perlu dijelaskan secara teknis dalam Perbub, apakah semua pelajar mendapat bantuan dari pemerintah untuk biaya tes narkoba atau hanya pelajar kategori miskin saja.

Selain itu dalam Perbub nantinya juga perlu diatur berapa kemampuan anggaran daerah untuk mebiayai tes narkoba terhadap kalangan pelajar di Banyuwangi tersebut, mengingat jumlah pelajar tingkat SMP dan SMA di Banyuwangi tidak sedikit.

"Selain berkenaan dengan hal teknis, dengan adanya Perbub, maka dapat memberikan kepastian hukum terhadap Perda yang dimaksud," pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Ipuk mengaku, pihaknya bakal segera memerintahkan tim kajian hukum agar nantinya segera menerbitkan perbub yang salah satunya berkaitan dengan Perda P4GNPN. "Ya, segera akan kita terbitkan Perbup, salah satunya mengenai P4GNPN," kata Ipuk. (fat)