Baca Juga :

• BEM Poliwangi dan BRKS Soroti Tambang Ilegal Petak 56, Desak Kajian Dampak Lingkungan dan Sosial
• Terperosok ke Sumur 18 Meter, Balita di Gambiran Berhasil Diselamatkan Damkarmat Banyuwangi
• Pelayanan Napi Lansia di Lapas Banyuwangi Sesuai Prinsip Pemasyarakatan yang Humanis
• Michael Usul Musda Partai Demokrat Jatim Dipercepat Dukung Emil Dardak Kembali Menjadi Ketua DPD
• Bertemu Mensos, Bupati Ipuk Laporkan Progres Sekolah Rakyat dan Digitalisasi Perlinsos

Program Perlinsos Digital tersebut, ungkap Ipuk, mampu memberikan data akurat tentang kondisi dari penerima bantuan sosial secara realtime.

“Para penerima bansos secara digital telah diketahui kondisinya melalui data yang terintegrasi. Sehingga tidak ada lagi salah sasaran penerima bantuan, fiktif dan lain sebagainya,” ungkap Ipuk.

Keberhasilan penerapan Parlinsos Digital itu, imbuh Ipuk, bukan tanpa tantangan. Akses internet yang belum merata menjadi kendala untuk penerapan digitalisasi layanan publik. Akan tetapi, dengan komitmen dan kebersamaan yang kuat, kendala tersebut dapat tertangani.

“Di Banyuwangi tidak sedikit titik-titik blank spot dari internet, seperti di kawasan perkebunan atau di pegunungan. Tapi, dengan kerja keras semua tim, kendala itu bisa disiasati. Kuncinya komitmen dan gotong royong,” ungkap Ipuk dalam sesi diskusi yang dipandu oleh jurnalis senior, Uni Lubis, itu.

Keberhasilan Banyuwangi dalam menjalankan program pilot project Parlinsos Digital itu, mendapat apresiasi dari Luhut Binsar Panjaitan. Upaya transformasi digital dalam pelayanan pemerintahan itu, sebagai upaya untuk menutup celah terjadinya kesalahan hingga potensi korupsi.

Saat ini, terang Luhut, pemerintah dengan memanfaatkan artificial intelegent (IA) sedang mengintegrasikan serta mengharmonisasikan data lintas kementerian/ lembaga. Tak terkecuali aparatur penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisiaan hingga KPK.

“Ke depan akan semakin transparan. Semua mata bisa melihatnya. Jadi, nanti, KPK tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan karena sudah diketahui sejak awal jika terjadi upaya-upaya koruptif,” tegasnya.

Indonesia Summit 2026 ini diselenggarakan selama dua hari. Menghadirkan para pembicara nasional. Mulai dari menteri, pejabat tinggi, hingga para pesohor. Ada pula sejumlah kepala daerah. Di antaranya adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (*)