1
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat bersama Forkopimda Banyuwangi. (Foto: Istimewa)
KabarBanyuwangi.co.id – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan persiapan Sekolah Rakyat terus dimatangkan. Ia berharap Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten pelopor program ini.
Pemerintah mengalokasikan 200 titik Sekolah Rakyat di berbagai daerah pada tahap pertama ini. Lahan yang dibutuhkan minimal 6 hektare per lokasi untuk tiga jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, termasuk asrama siswa, perumahan guru, serta sejumlah fasilitas.
"Banyuwangi termasuk yang sudah mengusulkan lahan
lebih dari 7 hektare, artinya itu sudah tercukupi. Kami berharap Banyuwangi
bisa menjadi pelopor dari Sekolah Rakyat ini," kata Gus Ipul dalam acara
dialog dan koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat yang digelar di Pendopo Sabha
Swagata Blambangan, Jumat (18/4/2025).
Kemensos didukung oleh banyak kementerian sebagai bagian
dari Instruksi Presiden Instruksi (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem, salah satunya dengan mendirikan sekolah rakyat.
Menurut Gus Ipul, progres saat ini masih pada tahap
verifikasi dengan melibatkan sejumlah kementerian. Sarana dan prasarana akan
ditangani oleh PUPR. Sementara untuk kebutuhan guru dan kurikulum akan
dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen).
"Skema rekrutmen yang disiapkan yakni dari unsur
PNS, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Jika belum cukup, maka dipertimbangkan
merekrut guru yang telah tersertifikasi PPG," jelasnya.
Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi pelajar dari keluarga
miskin, khususnya mereka yang masuk daftar Desil 1 dalam Data Tunggal Sosial
dan Ekonomi (DTSEN). "Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi yang masuk
Desil 1. Desil 1 itu ada 9 juta KPM di seluruh Indonesia. Kalau sudah tidak ada
maka bisa dari Desil 2," ujarnya.
Gus Ipul menyebut, hingga kini sudah ada 53 titik yang
siap menjalankan Sekolah Rakyat. Kuota siswa di setiap lokasi ditargetkan
mencapai 1.000 orang. Model pendidikannya mengombinasikan pendidikan formal
dengan pendidikan karakter.
“Seluruh kebutuhan siswa dari mulai makan, minum, hingga
perlengkapan belajar akan ditanggung pemerintah. Ini sesuai arah
Presiden," tegasnya.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyatakan kesiapan
daerahnya. Pihaknya juga telah mengusulkan dua lokasi sementara yang bisa
difungsikan untuk gedung Sekolah Rakyat.
"Untuk tempatnya sudah dicek oleh Kemensos. Kita
usulkan dua lokasi yakni di Rusunawa Klatak dan Balai Diklat di Kecamatan
Licin. Nanti tergantung Kemensos lebih cocok yang mana," kata Ipuk.
Banyuwangi jadi salah satu kabupaten di Jatim yang masuk
dalam daftar verifikasi oleh Kemensos terkait layak dan tidaknya menggelar
pembelajaran di Sekolah Rakyat pada tahun ini.
"Mudah-mudahan dua tempat yang kita usulkan itu
layak, agar bisa memulai pembelajaran di Sekolah Rakyat pada tahun ini,"
tuturnya. (fat)
