Ilustrasi. (Foto: dreamstime.com)
KabarBanyuwangi.co.id - Angka putus sekolah di Kabupaten Banyuwangi disebut mencapai ribuan. Kondisi ini menjadi perhatian banyak pihak.
Komisi IV DPRD Banyuwangi beberapa waktu lalu menyoroti tingginya angka putus sekolah di wilayah setempat. Dari catatan dewan di tahun 2022, total ada 4.834 siswa yang berhenti sekolah.
Kasus tertinggi berada di Kecamatan Muncar 459 siswa.
Disusul Kecamatan Genteng mencapai 408 siswa, Kecamatan Wongsorejo 372 siswa
dan Kecamatan Kalibaru 263 siswa. "Lainnya dibawah itu," kata
Sekretaris Komisi IV DPRD Banyuwangi, Khusnan Abadi, Selasa (28/3/2023) lalu.
Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno mengaku,
kasus putus sekolah itu terjadi merata di semua jenjang. Mulai dari jenjang
sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
"Dari seluruh jenjang dan jenis satuan pendidikan. Mulai SD, SMP, SMA/SMK, MI, MTs, MA, Pondok Pesantren, dan Pendidikan masyarakat," ujar Suratno kepada wartawan, Kamis (30/3/2023).
Kepala
Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno. (Foto: Fattahur/Dok)
Untuk menekan angka itu, Suratno mengaku masih akan
mengandalkan program-program. "Kami ada program, salah satunya Aksara
(Akselerasi Sekolah Masyarakat)," bebernya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Banyuwangi, Dwiyanto juga turut memberikan komentar soal
tingginya angka putus sekolah di Banyuwangi.
Dari hasil penelusuran yang dilakukan Dwiyanto ke
beberapa narasumber, angka putus sekolah sebanyak 4.834 itu berbasis Dapodik
Kemendikbud Ristek yang belum tersedia menu penelusuran riwayat pendidikan
peserta didik dan berbasis Emis Kemenag.
Menurutnya, sistem Dapodik otomatis akan membaca Drop Out
(DO) manakala siswa ikut orang tua ke luar daerah, mutasi lintas sekolah di
lingkungan instansi Kemenag, diangkat dalam PKBM Kejar Paket meskipun siswa
melanjutkan sekolah di luar daerah sampai lulus.
"Sistem secara otomatis membaca DO, itu terjadi
karena belum ada link antar sistem informasi data, maka dibutuhkan adanya link
yang terintegrasi agar sistem membaca bersekolah bahkan lulus SMA sederajat
bisa akurat, dan segera dirumuskan ke sistem pendataannya secara link,
terintegrasi, dan sistemik," jelas Dwiyanto, Kamis (30/03/2023).
Hasil penelusuran data di bidang SD, Dwiyanto menyebut,
data riil anak usia SD putus sekolah relatif kecil. Sedangkan usia SMP 148
siswa berhenti sekolah. Dwiyanto juga memperoleh data dari Cabdin Jatim Wilayah
Banyuwangi, untuk usia SMA 138 anak dan SMK 141 anak.
"Data yang terhimpun di PKBM warga putus sekolah,
tidak melanjutkan sekolah, dan tidak bersekolah, Pemkab mampu menjaring warga
belajar pada tahun 2021 sejumlah 24.226 WB, tahun 2022 sejumlah 26.730 WB,
tahun 2023 sejumlah 34.361, bahkan tahun
2023 rencana lulus 11.253," jelasnya.
Menurutnya, keberhasilan capaian bidang pendidikan
tersebut tidak terlepas dari intervensi Pemkab Banyuwangi beserta inovasi
treatment-nya.
Pemkab menggelontorkan anggaran APBD sebesar Rp. 8,2 miliar menyasar 4.016 anak pada program Garda Ampuh. Bantuan biaya hidup sebesar Rp. 6,2 miliar disalurkan kepada 2.590 warga. Bantuan uang saku senilai Rp. 6,7 miliar untuk 1.963 siswa.
Asisten
Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Banyuwangi, Dwiyanto. (Foto:
Fattahur/Dok)
Bantuan transport sekolah sejumlah 1.963 anak dengan
total anggaran APBD Rp 2.5 miliar. Program Agage Pintar jemput bola pendaftaran
anak putus sekolah mampu menjemput 3.880 warga.
Penyediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) agar anak inklusi
tetap terlayani dan tidak putus sekolah sejumlah 350 GPK dengan penganggaran
insentif Rp 1.2 juta.
Bantuan Siswa Asuh Sebaya (SAS) sebanyak Rp. 20,6 miliar
kepada 224 ribu siswa. Beasiswa Banyuwangi Cerdas Bidik Misi Perguruan Tinggi
sejumlah 739 siswa dengan total anggaran Rp 29.7 miliar.
Bantuan Pendidikan Banyuwangi Cerdas Berprestasi tersebar
di semua perguruan tinggi sejumlah 1.120 mahasiswa dengan total anggaran APBD
Rp 7,5 triliun.
Program Banyuwangi Mengajar penerjunan Relawan Mengajar
di daerah dengan tingkat akses tersulit (Detas) sejumlah 396 relawan dengan
bantuan biaya hidup di Detas total anggaran APBD Rp 8,5 miliar.
"Terkait akurasi dan sinkronisasi data putus sekolah akan segera kita koordinasikan dengan pihak terkait," imbuh Dwiyanto. (fat)