1
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Memiliki kinerja yang terukur, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah dengan status “Kinerja Tinggi” dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Penilaian LPPD merupakan mekanisme tahunan dari Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Cakupan evaluasi mencakup beragam aspek.
Mulai dari pengentasan
kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi
keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang
berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan diserahkan langsung
oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk
Fiestiandani, dalam penyerahan hasil evaluasi LPPD di Balikpapan Sports and
Convention Centre (BSCC), Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).
“Hasil penilaian ini menjadi
motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan. Terima kasih kepada
pemerintah pusat, Kemendagri, dan Pemprov Jatim, yang terus memberikan
bimbingan kepada Banyuwangi dalam menjalankan program-program pembangunan,”
ujar Ipuk.
Menurut Ipuk program pembangunan
di Banyuwangi dirancang agar selaras dengan agenda nasional dan kebijakan
pemerintah provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan program kerja berdampak
pada masyarakat, serta berkesinambungan dalam pembangunan jangka panjang.
"Seperti pengentasan
kemiskinan yang menjadi prioritas utama Banyuwangi, dan juga menjadi prirotitas
Bapak Presiden Prabowo," kata Ipuk.
Pengentasan kemiskinan dikukan
dengan melibatkan banyak pihak, baik jangka panjang maupun jangka pendek,
sehingga kemiskinan di Banyuwangi bisa terus ditekan.
Seperti program “Kanggo Riko”
bantuan modal usaha rumah tangga miskin terutama untuk perempuan yang menjadi
tulang punggung keluarga. Ada juga bantuan alat usaha, perbaikan warung rakyat,
bedah rumah, beasiswa untuk anak dari keluarga tidak mampu, dan berbagai
program lainnya.
Hasilnya persentase penduduk
miskin di Banyuwangi turun dari 7,34 persen pada 2023 menjadi 6,54 persen pada
2024. Bahkan, angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 0,43 persen
menjadi 0,29 persen dalam kurun waktu yang sama.
Tak hanya itu, sejumlah indikator
makro pembangunan lainnya juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Banyuwangi pada 2024 tercatat sebesar 74,30, meningkat dari tahun
sebelumnya yang berada di angka 73,79.
“Kita juga mencatat penurunan Indeks Gini sebagai indikator ketimpangan, dari 0,351 pada 2023 menjadi 0,312 pada 2024,” kata Ipuk. (humas/kab/bwi)
