Baca Juga :

• Bangunan Ruko di Banyuwangi Hancur Dihantam Innova, Kendaraan Alami Rusak Parah
• Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Dilakukan, Banyuwangi Jadi Percontohan Nasional
• Gelar Operasi Pasar ke Desa-desa, Pemkab Banyuwangi Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli
• Berkat Kolaborasi Bangun Desa, Banyuwangi Borong Penghargaan TMMD dari Mabes TNI AD
• Ruas Jalan Banyuwangi - Situbondo Bakal Diperlebar Menjadi Empat Lajur

Kepala Desa Kemiren M Arifin menjelaskan, desanya memiliki 1.147 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 400 kepala keluarga merupakan penerima bansos. Mereka antusias mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

"Dengan adanya sistem digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan program ini, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan," kata Arifin.

Kepala Desa Olehsari Kecamatan Glagah, Joko Mukhlis juga mengatakan program ini akan mempermudah kerja desa sekaligus sangat membantu masyarakat. 

“Dengan program ini, akan lebih tepat sasaran dan lebih fleksibel. Karena selama ini ada warga yang sudah tidak kami ajukan dari daftar penerima, tapi tetap saja dapat bantuan. Saya optimis dengan program ini, mereka yang telah meningkat taraf hidupnya pasti akan tercoret dari daftar,” kata Joko.  

Ketua Badan Musyawarah Keagamaan (Bamag), Pendeta Anang, juga menyambut baik program pemerintah pusat digitalisasi yang dijalankan di Banyuwangi ini. Dengan pendaftaran bansos secara digital, dia berharap bisa segera membenahi persoalan yang masih menjadi kekurangan penyaluran bansos secara konvensional.

“Kami sangat mengapresiasi karena dengan digitalisasi ini akan menghindari penyimpangan dan kesalahan pendataan. Semoga bisa segera membenahi sehingga penyalurannya tidak meleset,” ungkap Pendeta Anang.

Begitu juga dengan Ibu Maryati (60 thn), warga Desa Kemiren. “Saya ini kan buruh tani, anak saya juga buruh tani tapi tidak pernah dapat bantuan. Tidak tahu kenapa. Semoga dengan langsung didaftarkan ke pemerintah, saya bisa dapat bansos,” harap Maryati yang datang ke Balai Desa Kemiren untuk difasilitasi pendaftaran oleh agen perlinsos setempat. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani turut hadir dalam ujicoba di dua lokasi tersebut. “Alhamdulillah semua berjalan lancar. Warga terlihat antusias mencoba, ada yang mendaftar mandiri juga ada yang dibantu oleh agen perlinsos. Kita semua berharap cara baru ini akan lebih tepat sasaran, semua warga bisa daftar sehingga tidak ada warga yang tertinggal untuk bisa didaftarkan,” kata Ipuk. 

Hadir dalam ujicoba awal di Banyuwangi tersebut antara lain Dirjen Kependudukan dan Capil, Teguh Setyabudi; Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono; Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto; Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari; Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PAN RB, Adi Nugroho.

Pendaftaran Bansos cara baru ini bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Syaratnya, pendaftar harus memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena portal perlinsos terhubung dengan IKD.

Kedua, pendaftaran bisa melalui agen perlinsos yang sebelumnya telah dilatih. Saat ini terdapat sekitar 500 agen perlinsos di Banyuwangi, yang merupakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan para operator di tingkat desa/kelurahan.

Tubagus Nugraha dari Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas dari Dewan Ekonomi Nasional menjelaskan, setelah proses uji coba di Kemiren dan Lateng berjalan, pendaftaran digitalisasi perlinsos secara keseluruhan di Banyuwangi akan dimulai pada Oktober mendatang. 

Dijelaskannya, setiap warga bisa mendaftarkan diri ikut program ini. Nantinya, tim komite akan membuat formulasi dalam proses seleksi dan memverifikasi data pendaftar dari berbagai sumber berdasarkan kriteria program bansos terkait.

"Selanjutnya, jika sudah ada hasil yang sekiranya dirasa lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima disertai sejumlah alasan. Apabila tidak puas dengan hasil verifikasi, di portal tersebut disediakan kolom Sanggahan," jelasnya.

Hasil dari digitalisasi perlinsos ini rencananya akan dipakai untuk penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun mendatang. Untuk tahun 2025 ini, penyaluran program bantuan masih menggunakan data dan mekanisme lama. (humas/kab/bwi)