Baca Juga :

• Porprov di Jombang, Pesilat Banyuwangi Laxmi Devi Persembahkan Emas Pertama
• Kunjungi Kampung Pancasila, KSAD Puji Toleransi Masyarakat Banyuwangi
• Hunting: Sambil Menyelam Minum Air
• Peduli Lingkungan, Polisi Tanam 1.500 Pohon Cegah Abrasi di Pantai Boom Banyuwangi
• Kompetisi Selancar Gandrung Surf 2023 Dilaksanakan Agustus di Banyuwangi

"Rencananya besok Kamis, warga demo di Kantor Desa Pesanggaran,” kata Susongko, salah satu tokoh masyarakat Desa Pesanggaran, Rabu (23/8/2023).

Susongko mengungkapkan bahwa masing-masing pemohon telah mengeluarkan ongkos Rp 150 ribu dan biaya tambahan Rp 70 ribu per bidang untuk sertifikat yang ingin diterbitkan.

Namun hingga kini, sertifikat yang diharapkan masih belum kunjung terbit. Tensi semakin meningkat ketika program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) muncul. Warga mendesak agar uang yang mereka bayarkan untuk program PTSL tahun 2020 dikembalikan.

Susongko menegaskan warga hanya meminta kejelasan secara gamblang terkait program PTSL itu, termasuk soal uang yang telah warga bayarkan.

"Masyarakat hanya ingin transparansi. Jika dana tersebut sudah digunakan untuk keperluan tertentu, sampaikan dengan jelas, pasti warga bisa menerima,” ujarnya.

“Yang belum digunakan berapa, kan pasti ada pembukuannya. Itu yang dikembalikan,” imbuhnya.

Susongko menambahkan, persoalan yang menimpa warga Ringinagung ini sudah dilaporkan ke Polresta Banyuwangi.

Ketua Panitia PTSL Desa Pesanggaran, Dodik saat dikonfirmasi awak media menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja sesuai regulasi. Data para pemohon telah disetorkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi.

“Kenapa tidak bisa terbit sertifikat, itu bukan wewenang kita, karena penerbitan sertifikat dilakukan BPN,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Pesanggaran, Sukirno enggan berkomentar banyak tentang program PTSL tahun 2020 tersebut. “Bisa tanya langsung ke BPN,” singkatnya. (red)