1
Kirab Pemilu di Banyuwangi. (Foto: Fattahur/Dok)
KabarBanyuwangi.co.id - Besaran anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyuwangi pada November 2024, hingga kini masih belum final.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi mengajukan anggaran sebesar Rp 113 miliar. Besaran anggaran yang diusulkan itu sudah disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Banyuwangi.
"Usulan yang kami sampaikan itu awalnya Rp 113
miliar. Kita belum ketemu lagi dengan TAPD, terakhir ketemu kita harus
merasionalisasi anggaran yang kita ajukan," kata Ketua KPU Banyuwangi, Dwi
Anggraini Rachman, Jumat (8/9/2023).
Menurutnya, salah satu alasan pemkab meminta KPU
Banyuwangi melakukan rasionalisasi dikarenakan Pemkab Banyuwangi banyak
pengeluaran anggaran terutama untuk honor tenaga PPPK.
Setelah dilakukan rasionalisasi, anggaran yang akan diajukan berkisar Rp 90 miliar. KPU terpaksa memangkas anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD).
Ketua
KPU Banyuwangi, Dwi Anggraini Rachman. (Foto: Fattahur/Dok)
Dia menyebut, alokasi anggaran untuk APD ini paling
rasional untuk dikurangi karena saat ini Covid-19 sudah terkendali. “Paling
masuk akal kita mengurangi anggaran APD. Karena APD mungkin tidak digunakan,”
ujarnya.
Kalau mengacu aturan yang ada di KPU, dalam proses
pembuatan Rencana Snggaran Belanja (RAB) Pilkada tetap harus menganggarkan APD.
Tapi karena pengajuan anggaran yang awal tidak disetujui, maka yang paling
logis dikurangi adalah anggaran APD.
“Kami tidak akan menggangu pelaksanakan tahapan, kalau
kita megurangi anggaran yang lain pasti akan menggangu tahapan,” tegasnya.
Dari anggaran yang diajukan tersebut, kata Dwi,
pengeluaran terbanyak untuk honor tenagah Ad Hoc dan logistik.
Dia berharap, anggaran Pilkada ini segera disetujui agar
proses penyerahan dana hibah itu bisa segera dilakukan. Karena beberapa KPU
daerah lain sudah ada yang menandatangani berita acara kesepakatan dengan
Pemkab masing-masing.
“NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) sekitar bulan
Oktober atau November,” sambungnya.
Pesta demokrasi di tahun 2024 akan menjadi gelaran yang begitu padat. Karena masyarakat akan melakukan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) beserta Pemilihan (Pilkada).
Komisioner
Divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan pertisipasi masyarakat (sosdiklih
parmas) KPU Provinsi Jatim, Gogot Cahyo Baskoro. (Foto: Fattahur/Dok)
Total ada puluhan kabupaten di Jawa Timur yang akan melaksanakan Pilkada, salah satunya Banyuwangi.
"Di Jatim ada 38 daerah yang mengadakannya,"
kata Komisioner Divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan pertisipasi
masyarakat (sosdiklih parmas) KPU Provinsi Jatim, Gogot Cahyo Baskoro usai
Kirab Pemilu di Banyuwangi beberapa waktu lalu.
Dia menyebut tahapan Pemilu serentak dan Pilkada yang
berhimpitan itu tentu menjadi tantangan bagi penyelenggara.
Kendati demikian KPU optimis sudah lebih siap menyongsong
agenda Pileg, Pilpres pun juga Pilkada. "Kita optimis bisa melaksanakannya
karena kita punya pengalaman mengadakan Pemilu serentak di tahun 2019
lalu," kata dia.
Pada Pemilu serentak sebelumnya tingkat partisipasi masyarakat di Jawa Timur jauh melebihi target nasional. Dari target 77,5 persen, tingkat partisipasi masyarakat di Jatim mencapai 83 persen. "Dari target itu kita optimis. Kita tingkatkan atau paling tidak kita pertahankan," ujarnya. (fat)
