Baca Juga :

• Unit Reskrim Polsek Kalibaru Bekuk Remaja Edarkan Pil Trex
• Muncul Dugaan Bunuh Diri, Satreskrim Pilih Otopsi jika Keluarga Menghendaki
• Gantangan Sepi, Kicau Mania di Banyuwangi Pilih Budidaya Lovebird
• Dispendik Banyuwangi Dorong Sekolah Terapkan Hybird Learning
• Soal Dugaan Pemotongan BPUM, Sekda Banyuwangi Pasrah

"Kabupaten Banyuasin ini baru berumur 19 tahun, masih muda belia hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin. Kami ingin belajar bagaimana Banyuwangi bisa membawa daerahnya menjadi kabupaten dengan kinerja terbaik di Indonesia,” ungkap Askolani.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan Banyuwangi sebagai peringkat pertama kabupaten/kota dengan kinerja terbaik di Indonesia. 

Hal itu berdasar hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kemendagri untuk tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Banyuwangi yang ditetapkan meraih status ”sangat tinggi”.

(Foto: Humas/kab/bwi)

Secara bertahap, hasil evaluasi kinerja Pemkab Banyuwangi terus menanjak. Pada 2010 di posisi 156 dari seluruh daerah di Tanah Air, meningkat ke posisi 20 pada 2015, lalu 2016 di posisi 16, 2017 di posisi ke-6, hingga tahun 2018 lalu di rangking 4. Dan tahun 2019 lalu, Banyuwangi menjadi yang pertama.  

Askolani berharap pasca kunjungan kerja ini dapat ditindaklanjuti dengan memorandum of understanding (MoU) antara kedua belah pihak. “Harapan kami, inovasi yang ada di Banyuwangi bisa direplikasi di Kabupaten Banyuasin,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk mengatakan, selama sepuluh tahun ini Banyuwangi berhasil merubah citranya adalah berkat kerja keras dan kolaborasi SKPD dan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun ormas.  

"Inovasi dan kolaborasi menjadi kunci perubahan di Banyuwangi, tanpa inovasi kita pasti akan tertinggal. Untuk itu, inovasi terus diinternalisasi agar menjadi budaya di jajaran pemerintahan,” kata Ipuk.

Inovasi, kata Ipuk, terus dilakukan pemkab untuk perbaikan kinerja pemerintahan. Salah satu yang dilakukan pemkab adalah lewat program bupati ngantor di desa (bunga desa). Setiap pekan, Ipuk tinggal di desa seharian, dari pagi sampai petang untuk mengurai berbagai urusan warga.

“Ini adalah cara kami bersama Wakil Bupati Sugirah untuk menjemput bola berbagai urusan warga. Selain tetap mengoordinasikan program skala kabupaten, kami langsung berupaya menuntaskan urusan warga di desa itu. Ada urusan yang solusinya jangka pendek, bisa cepat. Ada yang perlu waktu seperti infrastruktur,” ujar Ipuk.

(Foto: Humas/kab/bwi)

Berdasarkan data lintas dinas, jumlah urusan yang mendapat solusi selama Ipuk berkantor di sepuluh desa sejak awal dilantik tersebut mencapai 20.000 urusan dari berbagai sektor tersebut.

”Ada anak terancam putus sekolah, langsung diatasi. Ada masalah transportasi untuk petugas kesehatan di daerah yang geografisnya sulit, teratasi juga,” jelasnya. 

Untuk pemulihan sektor ekonomi, lanjut Ipuk, pemkab juga ada program ”Warung Naik Kelas” (Wenak). Program ini memfasilitasi warung-warung rakyat untuk ”naik kelas”, dengan peralatan yang lebih memadai, melalui dukungan dari pemerintah daerah. 

“Kami juga menyalurkan bantuan tunai kepada PKL yang terdampak selama pelaksanaan PPKM Darurat. Ada sekitar 6.900 lebih PKL yang mendapatkan bantuan senilai Rp 300 ribu,” kata dia. (Humas/kab/bwi)